MIMIKA – Peresmian produksi Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur, pada Senin (17/3/2025) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Namun, perwakilan dari Papua, khususnya Gubernur Papua Tengah, Bupati Mimika, dan tokoh adat, tampaknya tidak hadir dalam acara tersebut.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Smelter Gresik disebut sebagai yang terbesar di dunia, mampu mengolah 3 juta ton konsentrat per tahun menjadi 50 ton emas. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyatakan bahwa produksi tahun 2025 ditargetkan mencapai 32 ton emas dan meningkat menjadi 50 ton di tahun berikutnya.
Namun, ketidakhadiran perwakilan Papua menimbulkan pertanyaan mengenai keterlibatan masyarakat asli dalam pengelolaan sumber daya mereka. Isu ini semakin relevan jika dikaitkan dengan jumlah pekerja asli Papua yang bekerja di smelter tersebut. Undangan kepada pejabat dan tokoh adat Papua seharusnya menjadi bentuk penghormatan atas peran mereka sebagai pemilik tanah di mana tambang Grasberg beroperasi.
Peristiwa ini menjadi refleksi bagi PTFI dan Pemerintah Pusat agar lebih inklusif dalam melibatkan masyarakat Papua dalam setiap tahap pengelolaan sumber daya alam. Ke depan, diharapkan ada langkah konkret untuk meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat Papua dalam industri yang berakar dari wilayah mereka.
