Menu ✖

Mode Gelap
Tindak Lanjuti Kasus Hilangnya Dua Warga Sipil di Yahukimo, Sopater Sam Sampaikan Pengaduan ke Komnas HAM Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal

Headline

Sri Mulyani Pastikan Gaji PNS Tetap Aman di Tengah Efisiensi Anggaran

adminbadge-check


					Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Perbesar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp 8,99 triliun pada tahun 2025 tidak akan berdampak pada gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kepastian ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Menurut Sri Mulyani, pemotongan anggaran akan difokuskan pada belanja barang dan belanja modal, sementara belanja pegawai tetap terjaga. “Belanja gaji tidak terkena efisiensi, yang kami lakukan adalah pengetatan pada belanja barang dan modal seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), serta kegiatan seremonial,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan menghambat peran strategis Kementerian Keuangan dalam mengumpulkan penerimaan negara. Patroli dan tugas-tugas penting lainnya akan tetap berjalan dengan perhitungan yang lebih presisi dan efisien.

Selain itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa sistem pendukung penerimaan negara seperti Indonesia National Single Window (INSW), sistem inti administrasi perpajakan (Coretax), dan CEISA tetap berjalan tanpa gangguan meskipun ada efisiensi anggaran.

Beberapa pos anggaran yang dipangkas meliputi penghapusan kegiatan seremonial seperti cetak dokumen, souvenir, banner, dan konsumsi rapat. Diklat dan bimbingan teknis (Bimtek) juga dialihkan ke format daring untuk mengurangi biaya, yang diperkirakan mampu menghemat hingga Rp 58,2 miliar.

Selain itu, perjalanan dinas juga akan dibatasi dan hanya diperuntukkan bagi kegiatan esensial terkait tugas negara. Anggaran perjalanan dinas yang semula Rp 1,526 triliun kini direduksi menjadi Rp 708,97 miliar. Begitu pula dengan belanja layanan jasa, pemeliharaan gedung, serta peralatan mesin yang tidak bersifat prioritas, semuanya ditunda.

Kebijakan efisiensi ini juga mencakup optimalisasi pemanfaatan aset negara, termasuk penggunaan peralatan kantor secara berbagi (sharing) dan standar penggunaan Barang Milik Negara (BMN) agar lebih efisien. “Tidak ada lagi ruang-ruang khusus yang bisa digunakan sendiri, semuanya berbasis efisiensi dan kebersamaan,” tutup Sri Mulyani.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dua Penghargaan Nasional Diraih, Pemkab Mimika Perkuat Transformasi Digital dan Pelayanan Adminduk

19 November 2026 - 06:18 WIB

IMG 20261119 151823

Peringati HUT Ke-18, KNPB Nabire Soroti Militerisme dan HAM di Tanah Papua

19 November 2026 - 05:41 WIB

IMG 20261119 WA0044

Siapkan 56.200 Bibit Kopi, Petani KOHARU di Paniai Minta Dukungan Perahu Angkut Material Kebun

19 November 2026 - 05:35 WIB

IMG 20261119 WA0042

Pemprov Papua Tengah dan SCOPI Dorong Pembibitan Kopi Berkualitas di Paniai

19 November 2026 - 05:26 WIB

IMG 20261119 WA0038

Polres Nabire Musnahkan 167,85 Gram Ganja, Kapolres Ajak Masyarakat Perangi Narkotika

19 November 2026 - 05:19 WIB

IMG 20261119 WA0036
Trending di Headline