TIMIKA — Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar Seminar Akhir Perencanaan Kota Kapiraya, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini menjadi tahapan strategis untuk mematangkan dokumen perencanaan kawasan Kapiraya sebagai landasan pembangunan wilayah pesisir di bagian barat Kabupaten Mimika.
Seminar akhir dibuka oleh Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santi Sondang mewakili Bupati Mimika Johannes Rettob.
Seminar tersebut dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, jajaran Pemerintah Distrik Mimika Barat Tengah, perwakilan pemerintah kampung di wilayah Distrik Mimika Barat Tengah, tokoh masyarakat, serta perwakilan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) serta konsultan.
Perencanaan Kota Kapiraya diharapkan menjadi pedoman dalam mengarahkan pembangunan kawasan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat di wilayah pesisir Mimika.
Kapiraya dinilai memiliki potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari sektor perikanan, perkebunan, pertambangan hingga pariwisata bahari. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang memadai agar dapat dikelola secara optimal.
Sambutan Bupati Mimika, Johannes Rettob dibacakan Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santi Sondang mengatakan kawasan Kapiraya memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor perikanan, perkebunan, pertambangan dan sektor lainnya hingga potensi pariwisata bahari yang belum tergarap secara optimal.
Strategi pengembangan kawasan ini harus mampu menyinergikan potensi lokal dengan kebutuhan infrastruktur modern guna menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat Kabupaten Mimika.
Oleh karena itu, diperlukan sebuah pedoman kerangka spasial yang dapat mengakomodasi kepentingan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir yang menjadi karakteristik utama wilayah Kapiraya.
Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen penuh untuk memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan Timika, tetapi menyentuh kawasan pegunungan dan kawasan pesisir sebagaimana yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, “Membangun dari Kampung”, sehingga penyusunan perencanaan kota Kapiraya ini juga didorong oleh perlunya pemenuhan standar pelayanan perkotaan yang inklusif bagi masyarakat lokal.
Ketersediaan akses terhadap air bersih, energi, sanitasi, serta sistem transportasi antardesa menjadi isu krusial yang harus dijawab dalam perencanaan ini. Dengan adanya perencanaan yang komprehensif, Pemerintah Kabupaten Mimika dapat menentukan prioritas pembangunan infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga distribusi kesejahteraan dapat menjangkau wilayah terpencil di Kabupaten Mimika.
Kapiraya dinilai memiliki potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari sektor perikanan, perkebunan, pertambangan hingga pariwisata bahari. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang memadai agar dapat dikelola secara optimal.
Dalam sambutannya, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Mimika harus menjangkau seluruh wilayah, tidak hanya terpusat di perkotaan Timika, tetapi juga menyentuh kawasan pegunungan dan pesisir.
Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan “Membangun dari Kampung” yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Mimika.
Melalui pendekatan tersebut, pembangunan diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkecil kesenjangan pelayanan antarwilayah.
Sejumlah kebutuhan mendasar menjadi perhatian dalam perencanaan Kota Kapiraya, di antaranya akses air bersih, energi, sanitasi, serta sistem transportasi yang menghubungkan antarkampung.
Ketersediaan infrastruktur tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal.
Selain itu, perencanaan kawasan Kapiraya juga diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan kelestarian ekosistem pesisir yang menjadi karakteristik utama wilayah tersebut.
Dokumen perencanaan ini nantinya diharapkan menjadi acuan teknis bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas pembangunan, mengelola potensi sumber daya, serta mengarahkan investasi di Distrik Mimika Barat Tengah.
Dalam seminar akhir tersebut, seluruh peserta juga diharapkan memberikan masukan konstruktif untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, memperkuat integrasi program antar-OPD, serta memastikan aspirasi masyarakat, terutama tokoh masyarakat dan tokoh adat Kapiraya, benar-benar terakomodasi.
Keterlibatan masyarakat adat dan pemerintah kampung dinilai penting agar arah pembangunan yang dirancang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga memperhatikan kebutuhan, karakteristik, serta kepentingan masyarakat setempat.
Melalui perencanaan yang matang dan berkelanjutan, Kapiraya diharapkan dapat berkembang menjadi simpul ekonomi pesisir yang tangguh, meningkatkan konektivitas antarwilayah, membuka peluang usaha, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika.
Tokoh Masyarakat Suku Kamoro, Philipus Monaweyau mengapresiasi adanya pembangunan kota Kapiraya. Namun Pemerintah harus melihat juga tanah adat milik masyarakat. Selain itu terkait pembangunan jalan, perlu dilihat batas wilayah dengan Kabupaten tetangga.
Philipus meminta Pemerintah nantinya memberdayakan masyarakat setempat saat pembangunan berjalan. Agar masyarakat sendiri yang Membangun daerahnya.
“Pembangunan ini sangat dinantikan masyarakat sejak dulu. Jadi kalau sudah ada pembangunan kota Kapiraya, kami Lembaga sangat senang dan bersyukur. Tapi Pemerintah lihat juga taparu-taparu yang ada. Jangan sampai tanah adat tidak diperhatikan. Semoga apa yang menjadi program pemerintah ini bisa berjalan lancar,” kata Philipus.
Perwakilan Lemasa, Nerius Bauw ikut mengapresiasi pembangunan kota baru di wilayah pesisir. Hal ini sudah sejalan dengan Visi Misi Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong yaitu membangun dari kampung ke kota.
Nerius juga berharap setelah adanya pembangunan di wilayah pesisir, Pemerintah juga akan membangun wilayah pegunungan. Dengan demikian masyarakat bisa menikmati pembangunan. (Cr2)
