NABIRE — Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Papua Tengah harus berangkat dari data, kajian, bukti empiris, serta kebutuhan nyata masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Staf Ahli II Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan Papua Tengah, Herman Kayame, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengkajian Prioritas Daerah Provinsi Papua Tengah di Aula LPP RRI Nabire, Kamis, 1 Oktober 2026.
FGD yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah tersebut mengusung tema “Pengkajian Prioritas Daerah sebagai Landasan Perencanaan Pembangunan Provinsi Papua Tengah yang Inklusif, Berbasis Data dan Berkelanjutan.”
Dalam sambutannya, Meki menyampaikan apresiasi kepada Bapperida Papua Tengah yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, pengkajian berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan tidak cukup hanya dilaksanakan berdasarkan asumsi ataupun pendekatan rutin. Kita membutuhkan perencanaan yang didasarkan pada data, informasi, kajian, bukti empiris, serta pemahaman yang mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat,” demikian pesan Gubernur dalam sambutannya.
Ia mengatakan Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kekayaan budaya, serta karakteristik wilayah yang beragam. Namun, provinsi tersebut juga menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks sehingga membutuhkan penanganan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan.
Karena itu, pengkajian terhadap isu strategis dan persoalan pembangunan dinilai menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan.
Mantan Bupati Paniai berharap FGD tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi mampu menghasilkan rumusan isu strategis, identifikasi permasalahan pembangunan, serta rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Papua Tengah.
Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan harus memiliki dasar yang kuat dengan menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, mulai dari permasalahan yang harus diselesaikan, penyebab permasalahan, masyarakat yang terdampak, bentuk intervensi yang diperlukan, hingga ukuran keberhasilannya.
“Pendekatan seperti ini penting agar pembangunan Papua Tengah dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Masyarakat Harus Menjadi Subjek Pembangunan
Meki juga menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus penerima manfaat utama pembangunan.
Menurutnya, suara masyarakat, karakteristik sosial budaya, kondisi geografis, kebutuhan kelompok rentan, serta potensi lokal harus menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan.
Selain itu, keterpaduan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, lembaga adat, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya perlu terus diperkuat.
“Berbagai persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor atau satu perangkat daerah saja. Diperlukan pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah agar kebijakan yang dihasilkan lebih terintegrasi dan memiliki dampak yang lebih besar,” katanya.
Dorong Kebijakan Berbasis Bukti
Gubernur juga berharap hasil kajian dan diskusi dalam FGD tersebut dapat memperkuat penerapan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) di Papua Tengah.
Kebijakan pembangunan, kata dia, perlu dirumuskan berdasarkan data, hasil penelitian, kajian, pengalaman lapangan, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, kebijakan yang ditetapkan pemerintah tidak hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi juga memiliki relevansi dengan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.
FGD Pengkajian Prioritas Daerah tersebut diharapkan menjadi salah satu ruang untuk menghimpun pandangan dan rekomendasi berbagai pihak sebagai masukan dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan Papua Tengah ke depan.
Pendekatan perencanaan berbasis data juga sejalan dengan penguatan fungsi Bapperida Papua Tengah dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini juga menyediakan sistem e-Dalevbang yang memuat antara lain pemantauan realisasi fisik dan keuangan serta terhubung dengan SIPD. (MB)
