Menu ✖

Mode Gelap
TNI AD dan DPD RI Turun Tangan Atasi Masalah Infrastruktur Daerah Komite IV DPD RI Rampungkan Uji Kelayakan 23 Calon Anggota BPK RI DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kepentingan Daerah di ASEAN Staff Ahli DPD RI Papua Tengah Dorong Anak Muda Kreatif di Era Digital Program Sekolah Sepanjang Hari Gagasan Meki Nawipa Resmi Diluncurkan di Puncak Jaya BULD DPD RI Uji Publik Regulasi Pendidikan Bali, Soroti Kewenangan Pusat dan Daerah

Headline

TNI AD dan DPD RI Turun Tangan Atasi Masalah Infrastruktur Daerah

adminbadge-check


					TNI AD dan DPD RI Turun Tangan Atasi Masalah Infrastruktur Daerah Perbesar

JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memberikan apresiasi sekaligus dukungan penuh terhadap program Operasi Karya Bakti Skala Besar yang diinisiasi oleh TNI Angkatan Darat (TNI AD) melalui Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Langkah ini diambil sebagai wujud kolaborasi nyata lintas sektor dalam mengatasi persoalan keterbatasan infrastruktur di daerah.

Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menyatakan bahwa Provinsi Bengkulu terpilih menjadi pilot project atau proyek percontohan nasional dalam percepatan pembangunan infrastruktur ini. Bengkulu dipilih karena termasuk salah satu daerah yang menghadapi keterbatasan fiskal dan keuangan daerah (APBD).

Program Operasi Karya Bakti Skala Besar ini dijadwalkan akan diluncurkan secara resmi pada 17 Oktober mendatang. Pembangunan akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, di antaranya pembangunan dan perbaikan jalan, penyediaan sarana air bersih, serta rehabilitasi fasilitas sekolah yang rusak.

Sultan Bachtiar Najamudin menilai skema kerja sama antara DPD RI, TNI AD, Kopassus, serta pemerintah daerah ini menjadi model baru yang sangat efektif. Model ini diharapkan mampu menjadi solusi cepat dalam membantu program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden untuk menyelesaikan masalah-masalah infrastruktur di wilayah yang memiliki anggaran terbatas.

“Menurut saya, ini sesuatu yang bagus dan bisa menjadi semacam piloting atau model baru tentang bagaimana memanfaatkan kolaborasi—kolaborasi TNI, antar-lembaga, dan masyarakat. Harapannya tentu ini sangat membantu program Pak Presiden dalam mengatasi masalah-masalah infrastruktur di daerah, apalagi tidak semua daerah memiliki fiskal yang baik atau surplus APBD,” ujar Sultan. Selasa, (29/09/2026).

Selain terlibat langsung dalam program fisik, DPD RI juga berkomitmen untuk menjembatani dan mengkoordinasikan kebutuhan prioritas daerah ke kementerian serta lembaga pemerintah terkait di tingkat pusat. Skema kolaborasi ini diharapkan dapat direplikasi dan diterapkan di berbagai daerah lain di seluruh Indonesia.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dinsos Mimika Mulai Salurkan Bantuan Permakanan Otsus untuk 8.500 Keluarga

29 September 2026 - 12:35 WIB

IMG 20260929 WA0011

Pemkab Mimika Bentuk dan Lantik TRC Bencana 2026, Rettob Tekankan Sinergi Lintas Sektor

29 September 2026 - 11:08 WIB

IMG 20260929 WA0010

Perburuan DPO MM Berlanjut, Polres Deiyai Kembali Sita Senpi Rakitan dan Puluhan Amunisi

29 September 2026 - 10:59 WIB

IMG 20260929 WA0008

Sidak di 22 OPD, Wabup Deiyai Ayub Pigome Soroti Kondisi Kantor dan Kedisiplinan ASN

29 September 2026 - 10:55 WIB

IMG 20260929 WA0004

BKPSDM Deiyai Segera Umumkan Jadwal Prajabatan CPNS Formasi 2024

29 September 2026 - 10:48 WIB

IMG 20260928 WA0014
Trending di Headline