TIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika mendorong penanggulangan tuberkulosis (TB) tidak lagi dipandang sebagai urusan sektor kesehatan semata. Upaya tersebut diarahkan menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah melalui penguatan koordinasi lintas sektor.
Komitmen itu disampaikan melalui pertemuan persiapan pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Kabupaten Mimika yang digelar di Ballroom Hotel Horison Ultima, Kamis (17/09/2026).
Asisten I Setda Mimika, Ananias Faot, mengatakan persoalan TB memiliki keterkaitan erat dengan berbagai kondisi di masyarakat, seperti lingkungan, sosial ekonomi, kualitas tempat tinggal, perilaku, hingga mobilitas penduduk.
Karena itu, menurut Ananias, keberadaan TP2TB harus diarahkan untuk menghasilkan kerja nyata dan terukur, bukan sekadar membentuk struktur organisasi melalui keputusan kepala daerah.
Tim tersebut nantinya diharapkan memiliki target yang jelas, pembagian tugas dan fungsi, indikator kinerja, mekanisme pelaporan serta evaluasi secara berkala.
“TBC harus dipandang sebagai persoalan bersama. Penanggulangan TBC di Kabupaten Mimika tidak boleh dipandang semata-mata sebagai tugas Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan semata,” tegasnya.
Ananias mengatakan salah satu fokus yang perlu diperkuat adalah penemuan kasus secara aktif. Setelah pasien ditemukan, pendampingan harus dilakukan hingga pengobatan selesai untuk mencegah penularan terus berlangsung.
Upaya tersebut juga membutuhkan keterlibatan pemerintah distrik, kampung dan masyarakat, terutama untuk menjangkau wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Godfried Maturbongs, mengatakan peningkatan kasus TB dari tahun ke tahun menjadi perhatian pemerintah daerah.
Menurutnya, Dinas Kesehatan bersama Pemkab Mimika terus berupaya memperluas penemuan kasus agar pasien dapat segera mendapatkan penanganan.
“Justru kita sekarang lagi berusaha bagaimana mencari dan menemukan sebanyak mungkin sehingga bisa kita antisipasi dalam hal penanganan pasien-pasien TB,” ujarnya.
Selain penemuan dan pengobatan, penguatan data serta pengurangan stigma terhadap pasien TB juga menjadi bagian penting dalam penanggulangan penyakit tersebut.
Data yang akurat diperlukan pemerintah sebagai dasar penyusunan kebijakan, sementara penghapusan stigma diharapkan mendorong masyarakat tidak takut memeriksakan diri maupun menjalani pengobatan.
Pertemuan tersebut selanjutnya diarahkan untuk menyusun struktur TP2TB, pembagian tugas, mekanisme koordinasi lintas sektor serta rancangan Keputusan Bupati Mimika.
Pemkab Mimika juga mendorong agar program penanggulangan TB terintegrasi dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, sehingga upaya eliminasi TB dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Dengan pendekatan tersebut, penanggulangan TB di Mimika diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengobatan pasien, tetapi juga pada pencegahan penularan, penguatan sistem pendataan, keterlibatan masyarakat dan keberlanjutan program hingga mendukung target nasional eliminasi TB 2030. (Cr2)
