TIMIKA – Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, secara resmi membuka kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai III Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh program pemerintahan berjalan tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Emanuel Kemong menegaskan, penerapan SPIP tidak boleh dianggap sekadar kewajiban birokrasi atau pengisian dokumen semata. Sistem ini justru menjadi instrumen utama untuk mewujudkan pemerintahan yang rapi, hemat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ketika SPIP dijalankan dengan benar, seluruh pimpinan dan staf pemerintah memiliki kepastian bahwa tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik,” ujar Emanuel.
Penilaian mandiri maturitas SPIP ini menjadi momen bagi setiap instansi di lingkungan Pemkab Mimika untuk mengevaluasi seberapa matang sistem pengendalian yang telah dijalankan. Melalui proses ini, berbagai risiko, kelemahan pengelolaan, serta potensi penyimpangan dapat ditemukan sejak dini dan segera diperbaiki.
Emanuel meminta seluruh kepala perangkat daerah dan peserta kegiatan untuk mengikuti penilaian ini dengan jujur dan objektif.
“Jangan jadikan ini formalitas saja. Jadikan sebagai sarana belajar untuk memperbaiki cara kita bekerja, terutama dalam mengelola uang rakyat agar benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta Inspektorat Daerah selaku koordinator kegiatan untuk terus membimbing dan memantau jalannya proses, sehingga hasil yang didapat benar-benar menggambarkan kondisi nyata di lapangan.
Pada kesempatan tersebut, Emanuel menyampaikan terima kasih kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Tengah yang terus mendampingi Pemkab Mimika dalam memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Selama tiga hari pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan berbagai kekurangan yang ada dapat ditemukan solusinya.
Sementara itu, perwakilan panitia Siska Sroyer menjelaskan, kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh aparatur tentang cara menerapkan SPIP yang menyatu dengan manajemen risiko, perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan kinerja.
Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Papua Tengah, Fathul Huda Yusuf Ukhrowi, menambahkan bahwa SPIP ibarat kompas yang memandu pemerintahan daerah mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Penilaian ini bertujuan melihat sejauh mana instansi mampu mengelola risiko agar program pembangunan tidak melenceng.
“Hasil akhir penilaian ini akan menunjukkan kondisi nyata sistem pengendalian kita, serta bagian mana yang masih perlu ditingkatkan. Data ini nantinya menjadi dasar untuk memperkuat kinerja pemerintahan selama lima tahun ke depan,” jelas Fathul.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat menyelesaikan penilaian ini tepat waktu, karena tujuan akhirnya adalah memastikan pelayanan publik dan pembangunan di Mimika berjalan terukur serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. (Red)
