TIMIKA, Sorong – Papua Barat Daya, Sabtu. 18 Juli 2026, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa/i Paniai (IPMAPAN) Se-Kota Sorong, Papua Barat Daya, Baca Situasi Di Papua, Kata Bidang Hukum dan Ham, Aser Mote, Ia Mengatakan, Kelompok yang menamakan diri Bidang Hukum dan HAM menyampaikan keprihatinan terhadap situasi di Tanah Papua melalui pernyataan tertulis bertajuk “Situasi di Papua Tidak Baik-Baik Saja”. Pernyataan ini berisi suara hati rakyat Papua untuk keadilan dan martabat,”Ujar Mote”.
Bidang Dokumentasi dan Publikasi IPMAPAN Renaldo Gobay, diliris tersebut disebutkan 5 poin utama.
Pertama, terkait pembunuhan liar oleh TNI/Polri. Disebutkan masih adanya warga sipil Papua yang dibunuh di luar proses hukum dan tindakan represif yang terus terjadi. “Negara harus bertanggung jawab atas setiap nyawa rakyat yang hilang,” demikian pernyataan tersebut.
Tambahnya Anggota Bidang Hukum dan Ham IPMAPAN Martinus Gobay,
Kedua, penolakan terhadap keberadaan pos TNI di Papua. Menurut mereka, militarisasi bukan solusi melainkan sumber masalah baru.
“Papua butuh sekolah, rumah sakit, bukan pos militer,” tegasnya”.
Ketiga, terkait Pesta Babi yang disebut sebagai budaya dan identitas orang Papua. Mereka meminta agar budaya tersebut tidak dikriminalisasi.
Keempat, penolakan terhadap DOB di Papua karena dinilai hanya memecah Pernyataan Sikap: Situasi Di Papua Tidak Baik-Baik Saja,”Ungkap Gobai”.
Lanjut Aser Mote, Menyoroti keprihatinan atas situasi di Papua. Dalam pernyataannya, mereka menyoroti pembunuhan di luar hukum, menolak keberadaan pos TNI di wilayah sipil, meminta penghormatan terhadap budaya Pesta Babi, dan menolak pemekaran DOB yang dinilai memecah persatuan.
Mereka juga menyampaikan 5 tuntutan: hentikan kekerasan negara, tarik militer dari Papua, hormati hak-hak dasar rakyat Papua, tolak DOB, dan bangun dialog damai.
“Papua Butuh Keadilan, Bukan Militerisme,”tutup Mote”. (Red)
