NABIRE – Dalam upaya mempercepat eliminasi malaria di Provinsi Papua Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah bekerja sama dengan Yayasan Sinar Bhakti Husada (YSBH) menggelar Workshop Penyelidikan Epidemiologi (PE) 1-2-5 di Nabire pada 1–2 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas tenaga kesehatan dalam melakukan penyelidikan epidemiologi sebagai bagian dari strategi nasional menuju eliminasi malaria.
Program Officer Yayasan Sinar Bhakti Husada (YSBH), Pungut Sunarto, menjelaskan bahwa Papua Tengah masih menjadi wilayah endemis malaria dengan tingkat penyebaran yang berbeda di setiap kabupaten.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Kabupaten Mimika menjadi daerah dengan tingkat endemisitas tertinggi atau Endemis Tinggi III dengan Annual Parasite Incidence (API) mencapai 575 per 1.000 penduduk. Selanjutnya Kabupaten Nabire masuk kategori Endemis I dengan API 49 per 1.000 penduduk, disusul Kabupaten Puncak 24 per 1.000 penduduk dan Kabupaten Puncak Jaya 8,56 per 1.000 penduduk.
Sementara itu, Kabupaten Paniai berada pada kategori endemis sedang dengan API 2,3 per 1.000 penduduk, sedangkan Kabupaten Dogiyai dan Deiyai telah masuk kategori endemis rendah dengan API masing-masing 0,4 per 1.000 penduduk dan 0,10 per 1.000 penduduk.
Menurut Pungut Sunarto, kegiatan Penyelidikan Epidemiologi dilakukan untuk memetakan distrik maupun puskesmas yang telah memasuki tahap pra-eliminasi hingga eliminasi malaria.
“Workshop PE 1-2-5 dilaksanakan pada 1–2 Juli dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan, UNICEF, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dan Yayasan Sinar Bhakti Husada. Kegiatan ini memberikan penguatan kepada 16 puskesmas, terdiri dari 10 puskesmas di Kabupaten Nabire, tiga puskesmas di Kabupaten Dogiyai, dan tiga puskesmas di Kabupaten Deiyai,” jelas Pungut Sunarto.
Mantan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura itu berharap seluruh peserta mampu memahami mekanisme PE 1-2-5 karena merupakan rangkaian kegiatan penting yang harus dilaksanakan dalam proses menuju eliminasi malaria.
Senada dengan itu, Penanggung Jawab Program Malaria Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Yenice Derek, mengatakan bahwa para peserta yang mengikuti pelatihan akan kembali ke daerah masing-masing untuk menerapkan Penyelidikan Epidemiologi 1-2-5 sesuai standar operasional prosedur.
“Apabila ditemukan kasus positif malaria di wilayah dengan tingkat endemisitas sedang maupun rendah, maka akan dilakukan Penyelidikan Epidemiologi sesuai SOP sehingga diperoleh pemetaan endemisitas malaria yang akurat dan berbasis data lapangan,” ujarnya.
Yenice menambahkan, setelah pemetaan selesai dilakukan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah bersama Yayasan Sinar Bhakti Husada dan tim teknis akan membentuk Tim Assessment Penilaian Eliminasi Malaria dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan.
Tim tersebut akan melakukan penilaian terhadap kabupaten maupun distrik yang dinilai telah memenuhi persyaratan untuk naik status menjadi wilayah eliminasi malaria.
“Harapannya ada kabupaten atau distrik-distrik di Papua Tengah yang dapat ditingkatkan statusnya menjadi wilayah eliminasi malaria,” katanya.
Sementara itu, Tim Kerja Malaria Kementerian Kesehatan, Riskha Tiara Puspadewi, menjelaskan bahwa Penyelidikan Epidemiologi (PE) 1-2-5 merupakan intervensi spesifik yang wajib diterapkan pada daerah yang telah memasuki tahap pembebasan (endemis rendah) dan tahap pemeliharaan (wilayah yang sudah eliminasi malaria). Metode tersebut juga sangat dianjurkan diterapkan pada daerah dengan endemisitas tinggi maupun sedang.
“Melalui PE 1-2-5 diharapkan dapat menunjang percepatan eliminasi malaria. Salah satu syarat suatu wilayah dinyatakan eliminasi malaria adalah tidak adanya kasus penularan setempat selama tiga tahun berturut-turut,” jelas Riskha.
Ia menambahkan, kegiatan Penyelidikan Epidemiologi bertujuan mengklasifikasikan setiap kasus malaria yang ditemukan, apakah merupakan penularan setempat atau kasus impor. Dengan demikian, setiap kasus dapat segera ditindaklanjuti melalui penyelidikan kasus, penyelidikan fokus, hingga intervensi pengendalian vektor secara tepat.
Melalui workshop ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama para mitra berharap kapasitas petugas kesehatan di tingkat puskesmas semakin meningkat sehingga target eliminasi malaria di sejumlah kabupaten dan distrik dapat tercapai secara bertahap melalui sistem surveilans yang kuat dan berbasis bukti lapangan. (MB)
