PANIAI – Masyarakat Kabupaten Paniai yang berasal dari wilayah Weaduma, Dama, Dogomo, Jeba, dan Gelauwani mendorong percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Moni. Mereka menilai wilayah Moni memiliki cakupan geografis yang luas serta jumlah penduduk yang besar dibandingkan wilayah lain di Kabupaten Paniai.
Pada 22 April 2026, sejumlah masyarakat yang mendukung pemekaran melakukan pemasangan spanduk di beberapa titik. Spanduk tersebut berisi aspirasi masyarakat, di antaranya bertuliskan: “Percepatan Pembentukan DOB Kabupaten Moni,” “Suara Rakyat adalah Perintah,” serta “Jangan Biarkan Kami Tertinggal, Daerah Kami Terisolir, Kami Juga Saudaramu, Dekatkan Pelayanan Masyarakat.” Selain itu, terdapat juga spanduk bertuliskan “Percepatan DOB Kabupaten Moni dari Kabupaten Induk Paniai, Provinsi Papua Tengah.”
Pantauan wartawan, tidak ada penolakan dari masyarakat saat pemasangan baliho tersebut. Bahkan, beberapa warga menyampaikan dukungan dengan harapan pemekaran dapat segera terealisasi. “Lebih cepat lebih baik,” ujar salah satu warga.
Sebelumnya, Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa, secara terbuka telah menyampaikan usulan pemekaran Kabupaten Paniai menjadi dua DOB, yakni Kabupaten Moni dan Kabupaten Paniai Timur. Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Komisi II DPR RI saat kunjungan kerja di Kabupaten Mimika pada 1 Mei 2025.
Menurut Gubernur Nawipa, pemekaran wilayah diperlukan agar pelayanan pemerintahan menjadi lebih dekat, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.
“Kami tidak meminta provinsi baru, hanya kabupaten. Pemekaran akan mempercepat pembangunan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan partisipasi Orang Asli Papua dalam pemerintahan,” ujarnya.
Wilayah Moni yang berada di bagian utara Paniai dinilai memiliki potensi geografis dan sumber daya manusia yang memadai untuk menjadi daerah otonom. Hal serupa juga terjadi di wilayah timur Paniai, seperti Distrik Bibida, Yagai, dan sekitarnya, yang selama ini dinilai kurang mendapatkan pelayanan optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan jarak yang jauh.
“Dengan pemekaran, pelayanan akan lebih dekat dan pembangunan lebih merata,” tambahnya.
Sementara itu, pada masa pemerintahan Bupati Paniai periode 2013–2018, Hengky Kayame, pemerintah daerah telah memberikan dana hibah sebesar Rp10 miliar untuk mendukung persiapan pemekaran Kabupaten Moni. Dana tersebut digunakan oleh tim pemekaran guna melengkapi persyaratan administratif pembentukan DOB.
Untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan segera membentuk tim kajian lintas sektor. Tim ini bertugas menyusun peta wilayah, melakukan analisis sosial, serta mengidentifikasi kebutuhan dasar calon daerah otonom baru. (Cr3)
