TIMIKA – Isu penerapan Work From Home (WFH) yang tengah ramai dibahas di tingkat nasional belum berdampak pada pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Mimika.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi maupun edaran dari pemerintah pusat terkait penerapan kebijakan WFH di daerah.
“Sampai hari ini belum ada surat resmi atau edaran dari pusat. Memang kita dengar di kementerian sudah mulai menerapkan WFH sebagai bagian dari efisiensi, termasuk penghematan bahan bakar, tetapi itu belum sampai ke pemerintah daerah,” ujarnya, Senin (31/03/2026) Kemarin.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika juga belum melihat adanya urgensi untuk menerapkan kebijakan tersebut, mengingat kondisi di daerah masih terkendali, khususnya terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
Untuk memastikan hal itu, Bupati telah meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta pihak Pertamina untuk terus memantau stok BBM, mulai dari avtur, minyak tanah, bensin, hingga solar.
Ia menyebutkan bahwa ketersediaan BBM di Mimika saat ini masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa hari ke depan.
“Stok kita masih aman untuk sekitar 12 hari ke depan. Ini bukan berarti tidak ada pasokan, tetapi berdasarkan kuota yang tersedia. Dalam waktu dekat juga akan ada tambahan pasokan yang masuk, tinggal menunggu kapal datang dan proses distribusi,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal tanpa perlu penerapan kebijakan WFH dalam waktu dekat. (CR2)
