Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua membengkak hingga tiga kali lipat dibandingkan wilayah Pulau Jawa. Kenaikan anggaran tersebut disebabkan oleh tingginya indeks kemahalan di Tanah Papua.
Laporan itu disampaikan Dadan saat pengarahan Presiden Prabowo Subianto kepada para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh program prioritas pemerintah, termasuk MBG, akan dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Papua. Prabowo juga menanyakan perkembangan pembangunan Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG) di kawasan tersebut.
Menanggapi hal itu, Dadan menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 750.000 penerima manfaat MBG di Papua. Namun, untuk melayani jumlah tersebut, anggaran yang dibutuhkan jauh lebih besar dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
“Dengan total penerima manfaat kurang lebih 750.000 orang, dana yang harus turun ke Papua sekitar tiga kali lipat dari yang di Jawa,” ujar Dadan.
Ia menjelaskan, di Pulau Jawa, anggaran untuk 750.000 penerima manfaat MBG mencapai sekitar Rp7,5 triliun. Sementara di Papua, dengan jumlah penerima yang sama, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp25 triliun.
“Kalau di Jawa Rp7,5 triliun, maka untuk Papua bisa mencapai sekitar Rp25 triliun. Ini karena faktor indeks kemahalan harga,” jelasnya.
Saat ini, kata Dadan, 750.000 penerima manfaat MBG di Papua dilayani oleh sekitar 179 SPPG. Dari jumlah tersebut, 65 dapur MBG telah beroperasi di Papua, dengan rincian:
- 42 SPPG di Papua Barat
- 8 SPPG di Papua Selatan
- 30 SPPG di Papua Tengah
- 5 dapur MBG di Papua Pegunungan
- 28 dapur MBG di Papua Barat Daya
BGN menargetkan sebanyak 2.500 SPPG dapat beroperasi di seluruh Papua pada Maret 2026. Hingga saat ini, terdapat 275 investor yang telah menyatakan minat untuk membangun SPPG di Papua melalui pemerintah daerah.
“Karena sudah ada investor yang mendaftar di Pemda sekitar 275, maka total investor yang membangun SPPG di Papua diperkirakan mencapai sekitar 300-an,” ungkap Dadan.
Meski demikian, Presiden Prabowo meminta agar target tersebut disesuaikan dengan kondisi geografis dan tantangan wilayah Papua. Prabowo menegaskan bahwa seluruh SPPG di Papua harus sudah beroperasi paling lambat 17 Agustus 2025.
“Kepala BGN punya rencana Maret, itu sangat bagus. Tapi kita berharap pada 17 Agustus semua SPPG di Papua sudah bekerja dan berproduksi,” tegas Prabowo.
