JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai secara tegas menyatakan tekadnya untuk menjadikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ambisi ini diungkapkan Pigai dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-77 di Jakarta, Rabu (10/12/2025) malam.
Pigai menegaskan bahwa upaya ini merupakan langkah awal Indonesia untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan di tingkat global.
Natalius Pigai menyebut bahwa Kementerian HAM telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Wakil Kepala Bappenas untuk secara serius memperjuangkan posisi Presiden Dewan HAM PBB.
“Hari ini, Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini, kami akan rebut Presiden Dewan HAM PBB,” ujar Pigai, seperti dilaporkan dari dua sumber berita.
Ia menambahkan bahwa langkah diplomasi konkret telah dilakukan, termasuk kunjungannya ke Kamboja dan Laos, serta kunjungan Wakil Menteri HAM Mugiyanto ke Australia untuk menyatakan keinginan Indonesia tersebut.
Menurut Pigai, jabatan Presiden Dewan HAM PBB sangat penting karena akan memberikan Indonesia pengaruh untuk memprakarsai pembentukan kebijakan-kebijakan HAM yang dinilai krusial, namun saat ini belum diatur dalam konvensi internasional.
“Kalau Presiden Dewan HAM PBB, tingkat kepemimpinannya ada di kita, banyak konvensi yang kita akan hasilkan,” jelasnya.
Beberapa konvensi baru yang disorot Pigai dan ingin diprakarsai oleh Indonesia meliputi isu-isu krusial seperti:
- HAM dan Korupsi
- HAM dan Lingkungan
- HAM dan Pemilihan Umum
- HAM dan Pembangunan
Pigai menjelaskan bahwa upaya memimpin Dewan HAM PBB adalah bagian dari peta jalan jangka panjang Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
Dalam lima tahun ke depan, fokusnya adalah penguatan HAM melalui tiga aspek: pemulihan (recover) yang rusak, pemeliharaan (maintenance) yang bagus, dan pembangunan yang belum ada.
“Jangan tunggu 2045 untuk memimpin dunia, hari ini kita mulai, tapi harus bangun peradaban,” tegas Pigai. Ia menekankan bahwa langkah ini harus diperkuat dengan pembangunan peradaban serta pengakuan terhadap tokoh-tokoh pejuang HAM agar Indonesia memiliki representasi yang layak di mata dunia.
