MANOKWARI – Menjelang peringatan 1 Desember, Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari meminta Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi strategi keamanan di Papua. Desakan ini muncul menyusul adanya laporan mengenai peningkatan kehadiran pasukan TNI/Polri di berbagai wilayah, sebuah pola yang diklaim LP3BH terjadi hampir setiap tahun.
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, S.H., menyampaikan bahwa pengerahan pasukan jelang 1 Desember telah menjadi rutinitas tahunan. Ia menilai langkah ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan psikologis bagi masyarakat setempat.
”Kami mendesak Presiden agar memberi arahan sejuk kepada jajaran TNI–Polri. Jangan jadikan tanggal 1 Desember sebagai momen jahat untuk menakut-nakuti rakyat Papua,” ujar Warinussy. Sabtu, (29/11/2025).
Warinussy juga menyoroti aspek alokasi sumber daya dalam kebijakan keamanan ini. Menurutnya, penambahan pasukan yang terjadi menjelang 1 Desember memerlukan anggaran yang signifikan.
Ia berpandangan bahwa anggaran besar tersebut akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk mendukung kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat Papua.
LP3BH mempertanyakan apakah situasi keamanan menjelang 1 Desember memang memerlukan peningkatan kehadiran militer yang masif.
”Apakah 1 Desember masyarakat Papua membangkang? Kan tidak,” kata Warinussy, menekankan bahwa penyelesaian masalah di Papua dapat diupayakan melalui pendekatan yang lebih damai dan “yang baik.”
Ia juga mengingatkan bahwa narasi yang mengaitkan 1 Desember dengan ancaman keamanan berpotensi mendistorsi sejarah. LP3BH menegaskan bahwa peristiwa pengibaran Bendera Bintang Fajar pada 1 Desember 1961 dilakukan atas persetujuan Pemerintah Kerajaan Belanda, dan bukan merupakan deklarasi proklamasi kemerdekaan.
Warinussy berharap pemerintah menghindari pembentukan framing yang dapat memicu perpecahan dan dapat kembali memprioritaskan rasa aman dan damai bagi warga negara di Papua.
