JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan terobosan baru untuk mempercepat perbaikan infrastruktur sekolah di seluruh Indonesia. Mulai Tahun Anggaran 2026, satuan pendidikan negeri maupun swasta dapat mengajukan program Revitalisasi Gedung Sekolah secara daring atau online melalui Aplikasi Revitalisasi Sekolah yang diakses di revit.kemendikdasmen.go.id.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, mengungkapkan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan untuk mempermudah dan mempercepat proses perbaikan gedung sekolah.
“Aplikasi Revitalisasi ini menjadi pintu masuk proses perencanaan hingga evaluasi revitalisasi satuan pendidikan 2026 agar prosesnya berjalan cepat, terintegrasi, transparan, dan akuntabel,” ujar Gogot dalam keterangan tertulisnya (23/11).
Aplikasi Revitalisasi berfungsi sebagai pusat kendali perencanaan dan monitoring yang dilengkapi berbagai fitur canggih, antara lain:
-
Rekomendasi otomatis berbasis data pokok pendidikan (Dapodik).
-
Pemeriksaan kelengkapan dokumen secara real time.
-
Verifikasi berlapis oleh pemerintah daerah dan pusat.
Program ini menyasar sekolah dengan prinsip pemerataan dan keberpihakan terhadap daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta memprioritaskan sekolah dengan tingkat kerusakan paling tinggi.
Cakupan revitalisasi yang dapat diajukan juga diperluas, tidak hanya untuk rehabilitasi ruang rusak, tetapi juga mencakup pembangunan ruang belajar baru serta penataan lingkungan sekolah, seperti pengadaan sumber air bersih/sanitasi layak, pagar, dan estetika sekolah.
Meskipun pengajuan dilakukan secara daring, kolaborasi pemerintah daerah tetap ditekankan. Pemerintah daerah diminta proaktif dalam mengusulkan sekolah yang paling membutuhkan, menyusun prioritas, dan mendampingi sekolah dalam melengkapi dokumen persyaratan.
“Saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan pemerataan akses pendidikan, di mana terdapat sekitar 1,2 juta ruang kelas dalam kondisi rusak sedang atau berat pada 195 ribu sekolah. Prioritas skala tinggi harus segera diselesaikan agar anak-anak kita bisa mengikuti pembelajaran dengan aman, nyaman, dan gembira,” tutup Gogot.
