NABIRE – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan pentingnya penataan kelembagaan perangkat daerah yang efektif, efisien, dan sesuai dengan karakteristik wilayah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka kegiatan “Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota” yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah di Hotel Mahavira, Nabire, Rabu (15/10/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan bahwa penataan kelembagaan bukan sekadar perubahan struktur, tetapi langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Penataan kelembagaan harus berangkat dari kebutuhan nyata daerah, bukan sekadar mengikuti pola umum. Misalnya, bidang pertanian, pangan, perkebunan, dan peternakan — sektor-sektor ini menyangkut hajat hidup rakyat, sehingga tidak bisa disatukan dalam satu dinas. Harus fokus dan tepat fungsi,” ujar Gubernur.
Menurutnya, Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang luar biasa, namun perlu kelembagaan yang kuat dan adaptif agar potensi tersebut bisa dikelola secara maksimal.
Ia menekankan bahwa struktur organisasi yang baik harus mampu menjadi instrumen untuk memperkuat kinerja pembangunan, mempercepat pelayanan publik, serta menghadirkan negara hingga ke tingkat paling bawah.
“Negara hadir bukan hanya lewat program, tapi lewat kelembagaan yang mampu bekerja secara fokus dan nyata. Karena itu, pemerintah kabupaten/kota harus menata struktur organisasinya agar selaras dengan arah kebijakan provinsi,” tegas mantan bupati Paniai.
Gubernur juga berharap kegiatan fasilitasi ini dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan skala prioritas pembangunan.
“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi lintas pemerintah daerah, mempercepat penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tutupnya Nawipa.
Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat dari perangkat daerah provinsi, perwakilan kabupaten/kota se-Papua Tengah, serta narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. (MB)
