NABIRE — Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengajak seluruh pemerintah kabupaten di wilayah Papua Tengah memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah untuk memperjuangkan hak keuangan daerah, khususnya dana bagi hasil (DBH) yang hingga kini masih tertunda pembayarannya.
Ajakan tersebut disampaikan Meki Nawipa saat membuka rapat kerja bersama para bupati se-Papua Tengah di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (5/11/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri para bupati dari Kabupaten Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Mimika dan Nabire serta sekretaris daerah dan jajaran perangkat daerah, Gubernur menekankan pentingnya membangun kekuatan bersama dalam memperjuangkan kepentingan delapan kabupaten dan provinsi.
Menurut Meki, pemerintah kabupaten tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ketika berhadapan dengan pemerintah pusat. Dibutuhkan komunikasi dan kekuatan bersama agar aspirasi daerah dapat didengar dan ditindaklanjuti.
“Kadang-kadang kita hanya menerima apa yang mereka kasih. Kita juga harus berjuang. Ada kabupaten yang merasa hebat hanya pergi berjuang sendiri. Tidak akan pernah dijawab. Karena itu, kita butuh kekuatan besar,” ujarnya.
Ia mencontohkan perjuangan terkait dana otonomi khusus (Otsus) yang menurutnya membutuhkan kekuatan bersama dari seluruh pemerintah daerah di Papua Tengah.
Meki juga menyinggung persoalan DBH yang pembayarannya masih tertunda. Ia menyebutkan, sejumlah komponen penerimaan daerah, termasuk DBH royalti dan pajak, belum diterima sebagaimana yang diharapkan pemerintah daerah.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibahas bersama agar pemerintah provinsi dan kabupaten memiliki strategi yang sama dalam memperjuangkan hak keuangan daerah.
“Tahun depan kita ekspektasi Rp500 miliar per satu kabupaten, tetapi ini juga kita tidak tahu. Karena itu, kita undang untuk bagaimana membuat strategi supaya kita bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya,” katanya.
Ia mengatakan, penjelasan lebih teknis mengenai persoalan DBH akan disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD).
Gubernur berharap rapat kerja tersebut menjadi ruang untuk menyatukan pandangan, merapikan persoalan, serta menyusun langkah konkret menghadapi tantangan pembangunan pada 2027.
“Kita tidak minta sesuatu, tetapi kita minta hak kita dikembalikan,” tegasnya.
Meki menambahkan, persatuan pemerintah provinsi dan kabupaten diperlukan agar berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan akses jalan hingga peningkatan kualitas pendidikan, dapat diperjuangkan secara bersama-sama.
Ia menilai pembangunan pendidikan juga perlu menjadi perhatian karena masih terdapat persoalan pembiayaan sekolah dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang perlu dibenahi melalui kerja bersama pemerintah daerah.
Menurutnya, rapat kerja ini bukan hanya membicarakan rencana program, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menentukan pembagian peran antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar pelaksanaan pembangunan tidak tumpang tindih.
“Kalau bupati sudah masuk kerja, gubernur tidak perlu masuk lagi di situ. Gubernur kerja di sebelah. Begitu juga sebaliknya. Kita harus mengatur bagaimana koordinasi dan pembagian kerja,” ujarnya.
Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyelesaikan persoalan satu per satu dan menyepakati langkah yang dapat dilanjutkan dalam agenda pembangunan tahun berikutnya.(MB)
