TIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan menggelar pertemuan pembahasan awal terkait penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Hotel (PHBS) di Grand Tembaga, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan ini melibatkan unsur perangkat daerah, sekretaris daerah, Kementerian Agama, TP-PKK, distrik, kelurahan dan kampung, tokoh perempuan, puskesmas, serta jajaran dinas kesehatan.
Ketua Panitia kegiatan, Nelly Pangaribuan, mengatakan PHBS merupakan upaya menempatkan individu, keluarga, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam membangun sekaligus membudayakan pola hidup sehat.
Menurutnya, Mimika masih dihadapkan pada sejumlah persoalan kesehatan, seperti malaria, tuberkulosis (TBC), stunting, penyakit tidak menular, hingga masalah kesehatan lingkungan. Kondisi tersebut membutuhkan penguatan PHBS melalui langkah promotif dan preventif, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan di berbagai lingkungan, mulai dari rumah tangga, sekolah, tempat kerja, hingga tatanan masyarakat lainnya.
“Pertemuan ini dilaksanakan untuk mendorong tersedianya kebijakan daerah tentang PHBS sebagai salah satu indikator program promosi kesehatan, melalui penyelarasan rancangan dan penegasan peran lintas sektor sebelum proses penetapan,” kata Nelly.
Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan berbagai masukan, catatan, kesepakatan, pembagian tugas antarinstansi, serta rencana tindak lanjut yang menjadi dasar penyempurnaan rancangan kebijakan sebelum ditetapkan.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Mimika, Fransiskus Bokeyau, menilai PHBS memiliki peran strategis dalam pembangunan kesehatan daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
Fransiskus mengatakan berbagai persoalan kesehatan yang masih terjadi di Mimika, termasuk malaria, TBC, stunting, penyakit tidak menular, dan kesehatan lingkungan, harus ditangani secara komprehensif.
“Kondisi tersebut menuntut kita untuk tidak hanya berorientasi pada aspek pengobatan, tetapi juga semakin memperkuat upaya promotif, preventif, pemberdayaan masyarakat, dan pembudayaan perilaku hidup sehat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan, finalisasi, dan harmonisasi rancangan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang PHBS.
Melalui forum itu, pemerintah daerah akan memastikan substansi rancangan kebijakan sesuai dengan regulasi yang berlaku sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat Mimika.
“Kebijakan ini harus mampu menjawab kebutuhan di lapangan, tidak berhenti sebagai dokumen administratif. PHBS harus menjadi gerakan bersama yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pihak terkait,” pungkasnya. (Cr2)
