TIMIKA – Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan pentingnya profesionalisme jajaran protokol dalam memastikan setiap agenda pemerintahan berjalan tertib, efektif, dan memberikan pelayanan terbaik kepada pimpinan maupun masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Johannes saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Protokol di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang digelar Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Mimika, Selasa (8/9/2026).
Rakor yang mengusung tema “Protokol Profesional, Layanan Prima, Citra Pemerintah Daerah Berwibawa” tersebut berlangsung selama tiga hari, 8–10 September 2026.
Johannes mengatakan rakor menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, sinergi, serta tata kelola keprotokolan di seluruh lingkungan Pemkab Mimika.
Menurutnya, tugas protokol tidak hanya sebatas mengatur tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, maupun penerimaan tamu. Lebih dari itu, protokol memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh agenda pemerintahan yang melibatkan pimpinan daerah dapat berjalan lancar.
“Profesionalisme petugas protokol tercermin dari kemampuan mempersiapkan setiap agenda secara matang, bekerja secara tertib, cepat, tepat, dan disiplin,” kata Johannes.
Ia menambahkan, petugas protokol juga dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta mampu mengambil keputusan secara tepat ketika menghadapi berbagai situasi yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Karena itu, Johannes meminta seluruh jajaran yang menangani keprotokolan memiliki pemahaman yang sama terkait tugas, fungsi, kewenangan, hingga mekanisme kerja.
“Dengan adanya standar dan koordinasi yang baik, kita dapat meminimalkan kesalahan, meningkatkan efisiensi, serta memberikan pelayanan yang lebih profesional kepada pimpinan dan masyarakat,” ujarnya.
Johannes mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi, terutama terkait koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyusunan acara, penerimaan tamu, pengaturan tempat dan waktu, tata penghormatan, hingga komunikasi dengan pimpinan.
Ia mengingatkan agar persoalan koordinasi tidak sampai menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan agenda pemerintah daerah.
“Setiap kegiatan yang melibatkan pimpinan daerah harus dipersiapkan dengan matang, dikoordinasikan sejak awal, dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh pihak yang terlibat,” tegasnya.
Menurut Johannes, petugas protokol berada di garis depan dalam memastikan agenda pemerintahan berjalan baik. Karena itu, mereka harus mampu bekerja cepat, tepat, tenang, dan terukur, sekaligus menjadi penghubung efektif antara pimpinan daerah, perangkat daerah, dan para tamu undangan.
Ia berharap rakor tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas, bertukar pengalaman, mengidentifikasi berbagai kendala, sekaligus merumuskan solusi yang dapat diterapkan bersama.
Selain itu, jajaran protokol diminta terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme, termasuk dalam memanfaatkan teknologi informasi serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.
“Profesionalisme harus menjadi karakter, layanan prima harus menjadi budaya kerja, dan citra pemerintah daerah yang berwibawa harus menjadi hasil dari setiap pelaksanaan tugas kita,” pungkas Johannes. (Cr2)
