NABIRE – Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Papua Tengah telah mencapai 95,8 persen dari total penduduk. Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan dr. Hasbiyah Siddiq Al-Hudami dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Papua Tengah, Senin (17/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah atas kolaborasi dalam pelaksanaan program Kartu Otonomi Khusus Sehat (KOSEHAT) JKN.
Hasbiyah mengatakan, program tersebut telah memberikan manfaat kepada sekitar 50.000 peserta di Papua Tengah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 44.000 peserta atau sekitar 86 persen merupakan Orang Asli Papua (OAP).
“Dukungan antara JKN dan KOSEHA memang betul-betul menjawab kebutuhan peserta kita di Provinsi Papua Tengah,” ujar Hasbiyah.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa terkecuali.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan manfaat fasilitas kesehatan secara simbolis kepada sejumlah penerima layanan kesehatan. Di antaranya Adriana Agassi, pasien jantung; Franz Kegou, pasien hemodialisis; dan Cornelia Butu, pasien yang menjalani operasi melahirkan.
Penyerahan manfaat tersebut melibatkan fasilitas kesehatan, antara lain Puskesmas Siriwini dan RSUD Nabire, sebagai bagian dari implementasi pelayanan kesehatan bagi peserta KO SEHAT JKN.
Selain itu, dilakukan penyerahan pelakat dan sertifikat sebagai bentuk apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah atas kolaborasi dalam implementasi program KO SEHAT JKN.
BPJS Kesehatan juga mencatat pembayaran kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dalam program KO SEHAT JKN di Provinsi Papua Tengah hingga Juli 2026 mencapai Rp807.314.739.000.
Capaian tersebut menunjukkan besarnya dukungan pembiayaan pemerintah dalam memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama BPJS Kesehatan kemudian menegaskan kembali komitmen melalui penandatanganan deklarasi bersama untuk memperkuat penyelenggaraan JKN dan program KO Harus Sehat di wilayah tersebut.
Kolaborasi ini diharapkan terus diperkuat sehingga cakupan kepesertaan JKN dapat semakin mendekati cakupan universal sekaligus memastikan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua dan masyarakat di wilayah terpencil, memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, cepat dan berkualitas. (MB)
