NABIRE – Pemerintah Kabupaten Nabire secara resmi membuka Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Enam Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire Tahun 2026 yang berlangsung di Pantai Manase, Kamis (30/7/2026).
Pembukaan dilakukan oleh Bupati Nabire yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire, Beny Ayorbaba, S.Sos. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), MRP Papua Tengah, DPR Papua Tengah, DPRK Nabire, TNI, Polri, para kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta masyarakat dari enam suku pesisir.
Dalam sambutan tertulis Bupati Nabire yang dibacakannya, Beny Ayorbaba menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan masyarakat adat yang telah bekerja sama sehingga Musyawarah Besar dapat terlaksana dengan baik.
Menurutnya, Mubes tidak hanya menjadi forum organisasi adat untuk memilih kepengurusan maupun menyusun program kerja, tetapi juga menjadi wadah mempererat persatuan, menjaga nilai-nilai budaya, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang semakin maju dan bermartabat.
“Musyawarah Besar ini memiliki makna yang sangat penting. Bukan hanya menjadi forum memilih kepengurusan atau menyusun program kerja, tetapi juga memperkuat persatuan, menjaga nilai-nilai budaya, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang semakin maju dan bermartabat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh peserta memberikan penghormatan kepada enam suku pemilik hak ulayat di wilayah pesisir Nabire, yakni Suku Wate, Yerisiam, Yaur (Hegure), Umari, Napan (Goa/Gwoa), dan Mora (Moora), yang selama ini menjadi bagian penting dalam sejarah dan peradaban masyarakat adat di pesisir Nabire.
Ia menilai kekayaan budaya yang dimiliki enam suku harus terus ditampilkan, dilestarikan, dan diwariskan kepada generasi muda agar tetap dikenal oleh masyarakat luas.
“Pemerintah Kabupaten Nabire berkomitmen untuk terus menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah. Pembangunan harus berjalan selaras dengan pelestarian adat, budaya, kearifan lokal, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat,” tegasnya.
Beny berharap Musyawarah Besar menghasilkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, dan mampu memperkuat persatuan enam suku. Ia mengajak seluruh masyarakat menghilangkan sekat-sekat yang selama ini memisahkan, serta menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun Nabire yang lebih baik.
Ia juga mengajak masyarakat adat untuk terus menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan sosial serta bergandengan tangan mendukung pembangunan daerah dengan semangat gotong royong, persaudaraan, dan saling menghormati.
Menutup sambutannya, Beny Ayorbaba menyampaikan penghormatan kepada masyarakat adat enam suku sebagai pemilik hak ulayat yang telah membuka ruang bagi seluruh masyarakat dari berbagai daerah untuk hidup berdampingan di Kabupaten Nabire.
“Atas nama pribadi, keluarga, dan masyarakat dari luar Papua yang hidup di Nabire, kami menyampaikan terima kasih kepada enam suku pemilik hak ulayat yang telah menerima kami hidup bersama di tanah ini. Mari kita terus menjaga persaudaraan dan saling menghormati sebagai satu keluarga besar di Kabupaten Nabire,” katanya.
Sementara itu, mewakili enam kepala suku pesisir, Otis Monei menegaskan bahwa Musyawarah Besar Tahun 2026 menjadi momentum kebangkitan masyarakat adat pesisir dan kepulauan setelah puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Ia mengatakan, kemajuan hanya dapat dicapai apabila seluruh suku menghilangkan perbedaan dan memperkuat persatuan.
“Hari ini adalah hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire menjadi kabupaten, namun masyarakat pesisir masih tertinggal di berbagai bidang. Kebangkitan itu hanya bisa terwujud apabila kita saling merendahkan diri, menghilangkan sekat-sekat, dan bersatu,” ujarnya.
Otis mengingatkan bahwa masyarakat adat harus menjadi garda terdepan menjaga tanah leluhur. Menurutnya, apabila persatuan terus terpelihara, maka tidak akan ada pihak lain yang memanfaatkan perpecahan di tengah masyarakat.
Ia berharap seluruh rangkaian Musyawarah Besar berlangsung aman, damai, dan menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat pesisir dan kepulauan Kabupaten Nabire.
Mengakhiri sambutannya, Otis Monei menyampaikan sebuah pantun yang menggambarkan semangat persatuan enam suku.
“Apa putih di tanjung sana, ikan tarusi bermain ombak. Dari jauh kelihatan enam, tetapi dari dekat hanya satu rasa.”
Pantun tersebut disambut tepuk tangan peserta sebagai simbol tekad bersama membangun persatuan demi masa depan masyarakat adat pesisir dan kepulauan Nabire. (MB)
