NABIRE – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor DPR Papua Tengah, Kamis (23/7).
Aksi diawali dengan long march dari kawasan Pasar Karang menuju Kantor DPR Papua Tengah. Massa sebelumnya berkumpul di sejumlah titik, antara lain SP1, Jepara II, Pasar Karang, Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM), dan Siriwini.
Dalam selebaran aksi yang dibagikan kepada publik, GPMI-I mengangkat tema “Militer Mesin Pembunuh Rakyat Intan Jaya.” Mereka menyampaikan berbagai tuntutan terkait situasi keamanan dan kemanusiaan di Kabupaten Intan Jaya.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa konflik bersenjata yang terjadi di Intan Jaya sejak 2019 telah berdampak terhadap kehidupan masyarakat sipil. Dalam pernyataan mereka, massa aksi mengklaim ribuan warga mengungsi, aktivitas pendidikan dan pelayanan kesehatan terganggu, serta masyarakat mengalami trauma akibat konflik.
Selain itu, massa juga menyampaikan keberatan terhadap keberadaan sejumlah pos keamanan di wilayah Intan Jaya yang menurut mereka berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Berbagai pernyataan tersebut merupakan bagian dari tuntutan yang disampaikan peserta aksi dan belum diverifikasi secara independen dalam berita ini.
Sesampainya di halaman Kantor DPR Papua Tengah, massa memilih bertahan sambil menunggu kehadiran Ketua MRP Papua Tengah maupun Gubernur Papua Tengah untuk menerima aspirasi mereka secara langsung.
Dalam orasinya, salah seorang perwakilan massa menyatakan bahwa apabila Ketua MRP Papua Tengah maupun Gubernur Papua Tengah tidak hadir menemui peserta aksi, maka mereka mengancam akan menjadikan lokasi Kantor DPR Papua Tengah sebagai tempat bertahan atau “tempat putar kopi” selama satu minggu.
“Kalau Ketua MRP Papua Tengah dan Gubernur Papua Tengah tidak hadir di sini, maka kami akan jadikan tempat ini sebagai tempat putar kopi selama satu minggu,” ujar salah satu orator di hadapan massa.
Hingga berita ini ditulis, massa masih bertahan di halaman Kantor DPR Papua Tengah sambil menunggu respons dari pihak pemerintah daerah maupun pimpinan MRP Papua Tengah.
Belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, DPR Papua Tengah, maupun MRP Papua Tengah terkait tuntutan maupun pernyataan yang disampaikan peserta aksi. Berita ini akan diperbarui apabila telah diperoleh tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait. (MB)
