NABIRE – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah atas komitmennya mempercepat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui implementasi SP2D Online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Apresiasi tersebut disampaikan Agus Fatoni secara virtual dalam peluncuran implementasi SIPD RI berbasis SP2D Online dan KKPD di Papua Tengah.
Menurutnya, transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Ia menjelaskan peluncuran SP2D Online yang terintegrasi dengan SIPD RI akan memangkas proses pencairan dana menjadi lebih cepat, real time, paperless dan terstandarisasi sehingga mampu meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sementara implementasi KKPD menjadi langkah konkret menuju cashless government atau pemerintahan tanpa transaksi tunai yang lebih aman, fleksibel serta meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran.
Agus Fatoni juga mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun 2026 sebanyak 284 pemerintah daerah telah mengimplementasikan SP2D Online, sedangkan lebih dari 88 persen pemerintah daerah di Indonesia telah menetapkan regulasi mengenai KKPD.
Menurutnya, keberhasilan implementasi SP2D Online dan KKPD sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, sehingga seluruh perangkat daerah, kuasa pengguna anggaran dan bendahara di Papua Tengah diminta segera beradaptasi dengan sistem digital tersebut.
Ia berharap Bank Papua terus mendukung pengembangan sistem sehingga digitalisasi pengelolaan keuangan dapat diterapkan secara optimal hingga seluruh pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
Menutup sambutannya, Agus Fatoni optimistis implementasi SP2D Online dan KKPD akan mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. (MB)
