NABIRE – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel saat menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan Kejaksaan Tinggi Papua serta Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dan Kejaksaan Tinggi Papua di Nabire, Senin (18/5/2026)
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Jefferdian, jajaran Kejaksaan Negeri Nabire, pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Papua atas dukungan dan komitmen yang diberikan dalam mendukung pembangunan di Papua Tengah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua beserta seluruh jajaran atas dukungan, perhatian, dan komitmen yang terus diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah,” ujar Meki Nawipa.
Ia juga memberikan penghargaan kepada KPU Provinsi Papua Tengah yang dinilai terus menjaga kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di daerah.
Menurut Gubernur, Papua Tengah sebagai provinsi baru masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari kondisi geografis yang sulit hingga kebutuhan peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, konektivitas, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Meski demikian, ia menegaskan Papua Tengah memiliki potensi besar dari sisi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta semangat masyarakat untuk maju dan berkembang.
Dalam kesempatan itu, Meki Nawipa memaparkan visi pembangunan Papua Tengah dalam RPJMD 2025–2029 yakni “Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju dan Berkelanjutan.”
Untuk mendukung visi tersebut, pemerintah daerah tengah menjalankan berbagai program prioritas seperti pendidikan gratis, pembangunan sekolah berpola asrama, pembangunan rumah sakit provinsi, penguatan koperasi dan UMKM, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan pertanian dan perikanan, hingga penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Gubernur menilai pendampingan hukum dari Kejaksaan Tinggi Papua sangat penting agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Pendampingan hukum dari Kejaksaan Tinggi Papua menjadi sangat penting agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” katanya.
Ia menambahkan, kerja sama tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antar lembaga, khususnya dalam pengawalan, pendampingan hukum, mitigasi risiko hukum, serta pengamanan pelaksanaan proyek-proyek strategis daerah.
Selain itu, kerja sama antara KPU Provinsi Papua Tengah dan Kejaksaan Tinggi Papua juga dinilai penting untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk dukungan hukum yang kuat agar setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai aturan,” tegasnya.
Meki Nawipa berharap nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tersebut tidak berhenti pada dokumen administratif semata, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kerja nyata, koordinasi aktif, dan komunikasi yang baik antar lembaga.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan pembangunan di Papua Tengah berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua. (MB)
