TIMIKA — Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna mempercepat penurunan stunting, Kamis (23/4/2026). Kegiatan ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta mitra pemerintah dan non-pemerintah.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Bappeda Mimika itu dihadiri Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, para kepala distrik, lurah, serta sejumlah mitra seperti YPMAK, Unicef, Wahana Visi Indonesia, PT Freeport Indonesia, Perdhaki, PKK, dan Kementerian Kesehatan.
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa kepala distrik, lurah, dan kepala kampung merupakan garda terdepan dalam upaya penanganan stunting, khususnya di 68 wilayah prioritas yang tersebar di 18 distrik.
“Percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas nasional dan daerah yang harus ditangani secara terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Kemong.
Ia menjelaskan, pelaksanaan program ini mengacu pada Peraturan Presiden Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, serta ditindaklanjuti melalui kebijakan daerah yang menetapkan wilayah prioritas intervensi.
Meski demikian, Kemong mengakui berbagai tantangan masih dihadapi, terutama kondisi geografis Mimika yang luas dan sulit dijangkau. Keterbatasan akses transportasi, layanan kesehatan, air bersih, gizi, sanitasi, hingga perlindungan sosial menjadi kendala utama di lapangan.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan internal, seperti belum optimalnya integrasi data, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta perencanaan yang belum sinkron.
“Kita harus memastikan koordinasi berjalan baik agar kekurangan yang selama ini terjadi bisa kita atasi bersama,” tegasnya.
Kemong juga mengingatkan agar rapat koordinasi tidak bersifat seremonial, melainkan menghasilkan langkah konkret yang terukur. Ia menekankan pentingnya penyatuan data stunting yang valid, mengingat masih adanya perbedaan data antarinstansi.
Menurutnya, keberhasilan penanganan stunting membutuhkan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
“Kami ingin pembangunan dimulai dari kampung ke kota secara bertahap dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Mimika, Septinus Timang, menekankan pentingnya penguatan konvergensi program melalui kolaborasi lintas sektor yang terkoordinasi hingga tingkat kampung.
Ia menyebut, intervensi harus berbasis data riil dengan pendekatan by name by address, sehingga program benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, hasil rapat koordinasi diharapkan segera diimplementasikan dalam dokumen perencanaan daerah, baik oleh OPD maupun mitra kerja.
Septinus juga mengapresiasi dukungan para mitra, seperti PT Freeport Indonesia, Wahana Visi Indonesia, dan YPMAK, dalam upaya penanganan stunting di Mimika.
“Kolaborasi ini harus terus diperkuat, dengan program yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih, serta hasilnya dapat diukur secara jelas,” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi dan monitoring berkala sangat diperlukan, termasuk penyusunan matriks pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Dengan sinergi yang kuat dan dukungan sumber daya yang memadai, Pemerintah Kabupaten Mimika optimistis angka stunting dapat ditekan secara signifikan. (Etty)
