NABIRE – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah memperluas program seleksi calon mahasiswa sekolah kedinasan pada tahun 2026 dengan menggandeng pemerintah daerah di delapan kabupaten.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul, khususnya bagi putra-putri asli Papua Tengah, agar mampu bersaing dan berkontribusi sebagai birokrat maupun teknokrat di tingkat nasional.
Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, menjelaskan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, sejak 2023, pihaknya hanya fokus pada seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Namun, pada tahun ini, cakupan seleksi diperluas ke sejumlah sekolah kedinasan lainnya.
“Kami akan menurunkan tim ke delapan kabupaten, yaitu Nabire, Mimika, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Paniai untuk melakukan sosialisasi sekaligus memberikan pemahaman kepada calon mahasiswa dan orang tua bahwa peluang sekolah kedinasan tidak hanya di IPDN,” ujar Denci saat memimpin rapat internal di Nabire, Kamis (10/04/2026).
Perluasan program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, dalam mendorong peningkatan kualitas SDM lokal melalui pendidikan kedinasan yang dibiayai pemerintah.
Adapun enam sekolah kedinasan yang menjadi fokus fasilitasi BKPSDM Papua Tengah tahun ini meliputi:
* Sekolah Tinggi Akuntansi Negara,
* Sekolah Tinggi Ilmu Statistik,
* Politeknik Imigrasi,
* Politeknik Ilmu Pemasyarakatan,
* Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, serta
* Sekolah Tinggi Intelijen Negara.
Menurut Denci, seperti halnya IPDN, program ini akan memprioritaskan putra-putri asli Papua Tengah agar dapat mengakses pendidikan gratis dan dipersiapkan menjadi aparatur negara yang profesional.
“Provinsi ini dibentuk untuk membangun dan memberdayakan anak-anak asli Papua. Ini bagian dari roh Otonomi Khusus yang harus diwujudkan dalam seleksi ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM Papua Tengah, Wanda Joice Tangkere, menjelaskan bahwa terdapat tiga jalur dalam seleksi sekolah kedinasan.
Pertama, jalur reguler yang terbuka bagi lulusan SMA/sederajat di seluruh Indonesia. Kedua, jalur afirmasi kewilayahan khusus untuk enam provinsi di Tanah Papua. Ketiga, jalur pembibitan khusus yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
“Peserta dari jalur pembibitan ini nantinya akan kembali mengabdi di Papua Tengah. Kami juga telah menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk meminta kuota tahun ini,” jelas Joice.
Di sisi lain, Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial BKPSDM Papua Tengah, Ferdinand Somnaikubun, menyampaikan harapannya agar peluang ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh generasi muda Papua.
Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi secara masif serta memberikan bimbingan belajar (bimbel) kepada calon peserta sebelum mengikuti seleksi.
“Kami ingin memastikan anak-anak Papua Tengah tidak hanya ikut seleksi, tetapi juga siap secara kemampuan. Kami akan arahkan mereka sesuai potensi masing-masing, agar bisa lolos di sekolah kedinasan yang tepat,” ujarnya.
Dengan dibukanya peluang ini, masyarakat Papua Tengah, khususnya calon mahasiswa dan orang tua, diimbau untuk mulai aktif mencari informasi terkait sekolah kedinasan melalui berbagai platform, guna mempersiapkan diri menghadapi proses seleksi.
Program ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda Papua Tengah yang unggul, berintegritas, dan siap membangun daerah melalui jalur birokrasi maupun teknokrasi di masa depan. (MB)
