TIMIKA – Sebanyak 44 program usulan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) Kabupaten Mimika tahun 2026. Program-program tersebut difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Septinus Timang, mengatakan bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Otsus tahun sebelumnya, terdapat sejumlah masukan dari masyarakat, khususnya terkait pengelolaan dana Otsus di sektor pendidikan.
Sebelumnya, terdapat anggapan bahwa penyaluran dana tersebut belum sepenuhnya tepat sasaran. Menurut Septinus, pemerintah sebagai pengelola telah melakukan berbagai diskusi guna merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan.
“Banyak masukan, khususnya di sektor pendidikan. Ada kesan bahwa dana Otsus belum tepat sasaran. Hal ini sudah kami diskusikan, dengan harapan dapat menghasilkan rekomendasi dan konsep yang sama,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (31/03/2026).
Di sektor pendidikan, kebijakan ke depan akan disesuaikan. Jika selama ini lebih berfokus pada peningkatan kuantitas, maka ke depan akan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik peserta didik maupun tenaga pendidik.
Beberapa program yang disepakati di sektor pendidikan antara lain pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Orang Asli Papua (OAP), serta rehabilitasi sarana pendidikan di wilayah terpencil. Selain sekolah negeri, terdapat lima sekolah yayasan yang juga akan menerima dana Otsus, yaitu Yayasan YPK, YPPK, Advent, YPPGI, dan Yapis.
“Pendidikan itu bagaimana memanusiakan manusia. Lebih dari sekadar kepentingan pekerjaan, tetapi konsep dasarnya adalah memanusiakan manusia,” jelasnya.
Septinus juga menyampaikan bahwa Inspektorat berperan sebagai pengawas pendistribusian dana Otsus. Namun, selama ini pengawasan masih lebih banyak dilakukan di wilayah pesisir dan perkotaan, sementara daerah pegunungan belum terjangkau secara optimal.
Ia berharap Inspektorat dapat lebih konsisten dalam mengawasi penggunaan dana Otsus hingga ke kampung-kampung, yang merupakan tempat tinggal sebagian besar OAP. Menurutnya, di wilayah perkotaan, OAP sudah tersebar sehingga lebih sulit untuk diidentifikasi.
Selain pengawasan internal, Septinus juga mengharapkan adanya masukan dari masyarakat agar penyaluran dana Otsus ke depan semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi OAP.
“Selama ini pengawasan masih fokus di wilayah pesisir dan perkotaan. Untuk daerah pegunungan belum maksimal. Ke depan, kami harap pengawasan bisa lebih konsisten. OAP banyak tinggal di kampung, sedangkan di kota mereka sudah tersebar, sehingga lebih sulit diidentifikasi,” pungkasnya. (CR2)
