NABIRE – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat mengklaim telah menembak seorang aparat militer Indonesia dalam kontak senjata yang terjadi di wilayah Nabire, Papua Tengah, pada Minggu, 1 Maret 2026 sekitar pukul 12.00 WIT.
Klaim tersebut disampaikan dalam siaran pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB tertanggal Senin, 2 Maret 2026.
Dalam keterangan yang diterima media, juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, menyebut aparat militer yang menjadi korban penembakan bernama Pratu Mulyado. Ia menyatakan penembakan terjadi saat kontak senjata antara pasukan TPNPB di bawah pimpinan Aibon Kogoya dengan aparat militer Indonesia.
TPNPB juga mengklaim aparat militer Indonesia menggunakan dua unit helikopter militer dalam operasi tersebut dan melakukan penembakan dari udara. Menurut TPNPB, pasukan mereka membalas tembakan dari darat ke udara hingga menyebabkan dua helikopter mengalami kebocoran.
“Seorang aparat militer Indonesia mengalami luka tembak dan telah dievakuasi keluar dari medan pertempuran,” demikian pernyataan TPNPB. Mereka menyebut evakuasi dilakukan menggunakan helikopter jenis Bell dari Nabire menuju Timika untuk mendapatkan perawatan medis.
Selain itu, TPNPB mengklaim sejumlah logistik milik mereka dirampas aparat militer Indonesia dalam operasi tersebut, termasuk telepon genggam. Hingga kini, menurut TPNPB, kedua pihak masih berada dalam status siaga di wilayah Nabire.
Klaim Penangkapan Warga Sipil
Dalam siaran pers yang sama, TPNPB juga menuding aparat militer Indonesia melakukan penangkapan terhadap dua warga sipil di depan Hotel Adaman Wadio pada 28 Februari 2026. Mereka mengklaim kedua warga tersebut mengalami pemukulan dan penyiksaan hingga tak sadarkan diri, dan keberadaannya belum diketahui.
Seruan ke Presiden dan PBB
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB dalam pernyataannya meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan penggunaan senjata berat buatan Amerika Serikat dalam operasi militer di Papua, termasuk helikopter Bell yang disebut digunakan dalam kontak senjata di Nabire.
TPNPB juga menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Palang Merah Internasional untuk memperhatikan dampak konflik bersenjata terhadap warga sipil di Tanah Papua. Mereka meminta akses bagi jurnalis asing dan independen untuk meliput situasi di wilayah konflik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI maupun aparat keamanan terkait klaim yang disampaikan TPNPB tersebut. (MB)
