JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, secara resmi menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat kepada Badan Legislasi DPR RI (Baleg DPR RI), Kamis (19/2/2026).
Penyerahan draf tersebut dilakukan langsung dalam pertemuan bersama pimpinan dan anggota Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Natalius Pigai menyampaikan bahwa RUU Masyarakat Adat ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2026, dengan komitmen kuat pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembahasannya.
“RUU ini kami dorong dengan prinsip partisipasi bermakna. Keterlibatan masyarakat adat menjadi bagian penting agar proses legislasi berjalan transparan, terbuka, dan benar-benar merepresentasikan aspirasi komunitas adat di seluruh Indonesia,” ujar Pigai.
Ia menegaskan bahwa substansi utama dalam RUU tersebut mencakup pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat, perlindungan terhadap budaya, nilai, dan sistem adat, serta upaya pelestarian dan penguatan kehidupan sosial masyarakat adat.
Selain itu, RUU ini juga dirancang untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat, mulai dari hak menyampaikan pendapat, kebebasan berserikat dan berorganisasi, hingga hak atas tanah, air, dan seluruh hak konstitusional yang melekat sebagai warga negara.
“RUU ini harus menjadikan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan, sebagai tuan di negerinya sendiri, yang memiliki ruang untuk menentukan arah hidup dan masa depannya,” tegas Pigai.
Dalam rangka penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat adat, Kementerian HAM juga mengusulkan pembentukan Komisi Nasional Masyarakat Adat sebagai lembaga nasional independen.
Komisi ini diharapkan menjadi wadah penyelesaian konflik yang tidak terselesaikan di tingkat komunitas adat, sehingga proses penyelesaian dapat berlangsung secara objektif, adil, dan tanpa intervensi kepentingan politik maupun kekuasaan.
