Nabire – Lingkar Studi Papua (LSP) kembali menggelar Lapak Baca dan Diskusi sebagai ruang belajar bersama dan pertukaran gagasan kritis. Kegiatan ini berlangsung di Warkop Kedai Titik Nol, Wonorejo, Nabire, pada Rabu, 4 Januari 2026, mulai pukul 15.00 WIT hingga selesai.
Lapak baca ini menghadirkan diskusi terbuka dengan tema literasi, kesadaran sosial, dan perlawanan terhadap berbagai bentuk penindasan yang dirasakan masyarakat Papua. Sejumlah pemuda dan aktivis terlibat aktif menyampaikan pandangan mereka.
Koordinator Lingkar Studi Papua, Boas Bayage, menegaskan pentingnya kaum muda terpelajar untuk tetap membumi bersama rakyat.
“Bila kaum muda terpelajar merasa dirinya terlalu tinggi untuk berbaur dengan masyarakat, maka lebih baik pendidikan itu tidak pernah ada,” ujarnya.
Menurut Boas, dalam situasi kolonialisme yang menindas, membaca, diskusi, dan aksi merupakan senjata utama rakyat.
“Kolonialisme tidak pernah mengajarkan bagaimana melawan penindasan, tetapi justru mengajarkan untuk mendukung dan tidak melawan. Itulah watak kolonialisme,” katanya.
Abbi Douw menekankan bahwa perubahan tidak mungkin terjadi tanpa pemahaman yang utuh. Ia menyebut literasi sebagai jalan untuk memahami masa lalu, masa kini, dan masa depan.
“Pemahaman hanya bisa dibangun lewat membaca, menganalisis, berdiskusi, dan mengklarifikasinya dengan realitas masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Abeth menyampaikan bahwa membaca buku menjadi dasar untuk menjelajahi gagasan orang lain, sekaligus menilai relevansinya bagi kondisi hari ini. Ia menilai kehancuran sosial dan budaya hanya bisa diatasi dengan membudayakan membaca.
“Jika tidak dituntaskan, maka kehancuran adalah milik kita,” tegasnya.
Pandangan ideologis juga mengemuka dalam diskusi. Nato menjelaskan pentingnya perubahan budaya melalui pendekatan sosialisme ilmiah. Menurutnya, literasi menjadi fondasi pemikiran materialisme ilmiah untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berbudaya, sebagai alternatif atas kapitalisme dan imperialisme global.
Soni menyoroti bagaimana dalam sistem kapitalisme, ilmu pengetahuan sering dikunci untuk kepentingan akumulasi modal. Ia menilai membaca sebagai cara untuk memahami pola penindasan dan membangun narasi tandingan terhadap kekuasaan yang dominan.
“Dengan membaca, kita memenggal narasi musuh dan membangun manuver menuju masyarakat baru,” katanya.
Peserta lainnya, Yikai M, menyebut literasi sebagai “nyawa” yang membuat seseorang peka terhadap realitas sosial.
“Tanpa literasi, manusia seperti tidak bernapas,” ujarnya.
Eko-Vincent menilai diskusi dan membaca sebagai senjata berpikir kritis dalam menghadapi tiga ancaman utama rakyat Papua saat ini, yakni kapitalisme, kolonialisme, dan militerisme. Ia menyebut LSP sebagai ruang alternatif membangun kesadaran kritis bagi generasi muda Papua.
Sementara itu, Anton mengingatkan bahwa literasi juga bisa dikendalikan oleh penguasa untuk kepentingan eksploitasi tenaga kerja. Karena itu, menurutnya, perlu analisis kritis tentang jenis literasi yang benar-benar membebaskan rakyat dari isolasi, eksploitasi, dan penghisapan.
Isu gender turut menjadi perhatian dalam diskusi. Lin menyatakan bahwa di tengah situasi Papua saat ini—di mana kapitalisme, kolonialisme, militerisme, dan patriarki bekerja bersamaan—lapak baca hadir sebagai ruang perlawanan alternatif.
“LSP bukan sekadar ruang baca, tetapi praktik politik untuk merebut kembali pengetahuan dari logika kekuasaan yang menjadikan ketakutan dan kebodohan sebagai alat kontrol,” ujarnya.
Ia menambahkan, melalui lapak baca, kesadaran kelas dan gender dibangun secara kolektif untuk menolak tunduk dan takut.
Lapak baca dan diskusi Lingkar Studi Papua ini diharapkan terus menjadi ruang aman bagi kaum muda Papua untuk membaca, berdiskusi, dan membangun kesadaran kritis demi masa depan tanah Papua. (MB)
