JAYAPURA – Komitmen mewujudkan Papua yang harmonis dan damai ditegaskan Gubernur Provinsi Papua, Mathius D. Fakhiri, saat wawancara usai Upacara Bendera Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama (Kemenag) yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua, pada Sabtu (03/01/26).
Dalam keterangannya, Gubernur menekankan pentingnya penguatan kerukunan umat beragama sebagai fondasi utama pembangunan di Tanah Papua melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua dan Kementerian Agama.
Mathius menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas peringatan HAB ke-80 Kemenag. Ia berharap Kemenag, khususnya Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua dan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua, dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh masyarakat Papua.
“Harapan saya, Kementerian Agama terus mendarmabaktikan diri untuk tugas-tugas mulia, terutama dalam mencerdaskan generasi muda melalui penguatan akhlak. Dengan benteng moral yang kuat, Papua akan melahirkan generasi emas di masa depan,” ujarnya.
Mathius juga mendorong agar layanan Kemenag semakin menjangkau seluruh kabupaten di Papua guna memastikan pelayanan keagamaan yang adil dan merata. Menurutnya, toleransi dan kerukunan umat beragama di Papua telah terbangun sejak lama dan menjadi bagian dari identitas masyarakat.
“Sejak saya menjabat sebagai Kapolda Papua hingga kini sebagai Gubernur, saya melihat toleransi di Tanah Papua sangat luar biasa. Ini adalah warisan para leluhur yang harus terus kita jaga dan perkuat, bukan justru melemah karena adanya pemekaran wilayah,” tegasnya.
Terkait upaya meraih Harmony Award, Mathius menegaskan bahwa penghargaan bukanlah tujuan utama. Yang paling penting, menurutnya, adalah memastikan kerukunan dan toleransi benar-benar hidup, terjaga, dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua.
Senada dengan itu, Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenag Provinsi Papua, Klemens Taran, menyampaikan bahwa keharmonisan kehidupan beragama di Papua merupakan hasil kerja kolektif lintas elemen, terutama peran aktif para tokoh agama dan lembaga keagamaan.
“Papua dengan slogan Papua Tanah Damai bukan sekadar jargon, tetapi telah menjadi praktik dan budaya bersama. Hal ini tidak lepas dari peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), majelis-majelis agama, serta organisasi kemasyarakatan keagamaan yang secara konsisten bekerja menjaga harmoni,” ungkapnya.
Kakanwil menambahkan, hampir tidak terdapat konflik di Papua yang murni disebabkan oleh persoalan agama. Menurutnya, isu agama kerap ditarik dalam persoalan lain, namun dapat diredam berkat peran aktif para tokoh dan majelis agama yang bekerja secara maksimal.
Terkait Harmony Award, Kakanwil menegaskan bahwa penghargaan tersebut harus lahir dari realitas yang benar-benar dialami masyarakat, bukan hasil rekayasa.
“Harmony harus nyata, dirasakan, dan dinikmati. Bukan karena hal lain, tetapi karena suasana damai itu memang hidup,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kakanwil menekankan pentingnya kolaborasi antara Kemenag dan Pemerintah Provinsi Papua dalam meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Menurutnya, Kemenag tidak dapat berjalan sendiri tanpa sinergi, integrasi program, dan kemitraan yang kuat dengan pemerintah daerah.
“Umat yang kami layani adalah masyarakat yang juga dipimpin oleh pemerintah daerah. Karena itu, kolaborasi adalah kunci. Kemenag sebagai penjaga moral akan semakin kuat jika bersanding dengan pemerintah daerah dalam tanggung jawab bersama menjaga kerukunan,” tandasnya.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenag Provinsi Papua akan menyiapkan surat permohonan audiensi dengan Menteri Agama RI guna memperkuat koordinasi serta membahas langkah-langkah strategis dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama di Provinsi Papua. (Red)
