NABIRE – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tengah, Ir. Yulianus Manuel Mambrasar, S.ST., M.Si.ST, menyampaikan sejumlah capaian dan arah pembangunan menjelang akhir tahun 2025. Hal ini disampaikannya kepada awak media usai mengikuti Upacara Hari Bakti PU ke-80 yang digelar pada Rabu, 3 Desember 2025.
Mambrasar menegaskan bahwa peringatan Hari Bakti PU merupakan momen untuk memperkuat komitmen mewujudkan tema nasional tahun ini, yakni “Infrastruktur Berkeadilan, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Tema tersebut, menurutnya, sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan di Papua Tengah.
Ajak Insan PU Bersatu Bangun Papua Tengah
Dalam keterangannya, Kadis PUPR mengimbau seluruh insan Pekerjaan Umum—baik dari pelaksana jalan nasional, Balai Wilayah Sungai, hingga staf teknis pusat—untuk memperkuat kerja sama dan mendukung visi misi Gubernur Papua Tengah.
“Mari kita bergandengan tangan membangun Papua Tengah. Infrastruktur air minum, jalan, jembatan, hingga perumahan adalah kebutuhan dasar masyarakat, khususnya Orang Asli Papua. Kita wajib menghadirkan pembangunan yang benar-benar menyentuh rakyat,” tegasnya.
Capaian Fisik Tahun 2025: Rumah OAP, Air Minum, dan Jalan
Menjelang akhir tahun, Dinas PUPR Papua Tengah mencatat sejumlah capaian:
* Pembangunan 39 unit rumah untuk Orang Asli Papua (OAP).
* Penyediaan sarana air minum dan air bersih di berbagai titik prioritas.
* Pengaman pantai di daerah rawan abrasi.
* Pembukaan akses isolasi melalui pembangunan jalan.
Mambrasar menjelaskan bahwa seluruh program mengacu pada DPA 2024 yang dilaksanakan sepanjang 2025.
“Semua pembangunan harus menyentuh Orang Asli Papua. Itu arahan langsung Bapak Gubernur, dan itu yang kami jalankan,” ujarnya.
Menurutnya, progres pekerjaan fisik telah berada pada kisaran 60–70 persen, termasuk program pembinaan bagi pengusaha dan tenaga lokal Papua.
Menanggapi isu bahwa pengusaha OAP tidak dilibatkan dalam proyek strategis, Kadis PUPR menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
“Isu itu muncul karena ketidakpuasan. Kita harus melihat waktu dan mekanisme anggaran. APBD Perubahan baru disahkan 26 November, sehingga tidak mungkin memaksakan pekerjaan besar yang melampaui batas tahun anggaran,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa beberapa pekerjaan memang ditunda demi kepatuhan terhadap aturan, terutama proyek di atas Rp5 miliar yang tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat.
Dinas PUPR, kata dia, tetap membuka ruang bagi pengusaha OAP untuk terlibat melalui proses lelang terbuka.
“Ini tanah kalian. Persiapkan diri, penuhi persyaratan perizinan, administrasi, dan kesiapan kantor. Kami selalu mendukung, tetapi aturan harus dipatuhi bersama,” tegasnya.
Strategi 2026: Percepatan dan Penambahan Tenaga
Menghadapi tahun 2026, Mambrasar menyebut beberapa strategi percepatan pembangunan, termasuk penambahan tenaga kerja, pemanfaatan waktu kerja yang lebih optimal, dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Papua Tengah atas dukungan dan arahannya.
“Beberapa waktu lalu terjadi dinamika, tetapi syukur hari ini PU tetap solid dan bekerja maksimal untuk rakyat,” pungkasnya. (MB)
