NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan akan segera membentuk tim khusus untuk menangani konflik sosial yang terjadi di wilayah Kapiraya serta persoalan tapal batas antara Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai.
Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala Badan Kesbangpol Papua Tengah, Albertus Adii, ST., M.Si., dan Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat, Lambertus Wakerkwa, S.Sos.
Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Tengah, Lambertus Wakerkwa, mengatakan bahwa Pemprov akan segera turun melakukan penanganan langsung di wilayah konflik.
“Kami dari pemerintah provinsi Papua Tengah siapkan tim untuk mempersiapkan penyelesaian konflik antara Puncak, Timika, Deiyai, dan Dogiyai. Kami akan turun ke sana untuk selesaikan persoalan ini,” ujar Lambertus dalam jumpa pers pada jumat, (28/11/2025) di Nabire.
Ia menjelaskan bahwa tim tersebut akan melibatkan seluruh unsur penting di daerah konflik, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang berkonflik, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, hingga kelompok perempuan.
Pemerintah Provinsi juga mengingatkan bahwa penyelesaian masalah ini harus dilakukan secepat mungkin, terutama menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru.
“Daerah harus aman dan tenang. Pak Gubernur memerintahkan agar langkah penyelesaian segera dilakukan,” tegas Lambertus.
Sementara itu, Plt Kesbangpol Papua Tengah, Albertus Adii menegaskan pemerintah meminta agar aksi kekerasan, perang antarkelompok, maupun tindakan anarkis segera dihentikan. Konflik di Kapiraya disebut telah meresahkan warga Mimika dan Deiyai yang tinggal di wilayah tersebut.“Kami menghimbau supaya segera menghentikan pertikaian. Tidak boleh lagi ada tindakan yang merugikan warga baik di Timika maupun di Deiyai,” tegas Albertus.
Ia juga menyampaikan bahwa sesuai arahan Gubernur Papua Tengah, Pemprov akan segera melakukan kunjungan dan dialog langsung ke lokasi konflik.
“Pemerintah provinsi dalam waktu dekat akan kunjungan dan melakukan negosiasi untuk menyelesaikan persoalan di daerah-daerah yang bertikai,” ujarnya.
Albertus meminta seluruh warga, kelompok, marga maupun suku untuk menciptakan suasana yang damai menjelang Natal.
“Hentikan kekerasan, hentikan pertikaian. Ini sudah masuk bulan Natal, bulan damai,” katanya.
Menurut Kesbangpol, pembahasan teknis pembentukan tim penanganan konflik dan tim penyelesaian tapal batas akan digelar pada awal Desember.
“Pembentukan tim akan dibicarakan pada Senin–Selasa, 1–2 Desember 2025,” kata Albertus.
Pemerintah Provinsi memastikan penanganan ini dilakukan secara terpadu demi mengembalikan keamanan, ketenangan, dan kenyamanan warga di Kapiraya dan wilayah terdampak lainnya.(MB)
