JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkalan akan memimpin langsung peluncuran perdana Interactive Flat Panel (IFP) atau smartboard di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bekasi pada Senin, 17 November mendatang.
Peluncuran ini menandai tonggak penting implementasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bidang pendidikan dan menjadi simbol dimulainya era baru digitalisasi pembelajaran di bawah pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengonfirmasi bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran.
“Ini adalah langkah konkret dari Instruksi Presiden untuk merevitalisasi satuan pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).
Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan anggaran dan menargetkan setiap sekolah di Indonesia dapat memiliki minimal tiga unit IFP pada tahun 2026 mendatang.
Program digitalisasi ini bertujuan untuk mentransformasi proses belajar-mengajar di kelas. Presiden Prabowo menekankan dua manfaat utama dari penggunaan smartboard:
- Peningkatan Kualitas Interaksi: Proses belajar diharapkan menjadi lebih visual, partisipatif, dan interaktif, tidak lagi monoton.
- Pemerataan Akses Guru Terbaik: Melalui sistem pembelajaran jarak jauh yang didukung smartboard, siswa di daerah terpencil dapat mengakses materi yang diajarkan oleh guru-guru unggulan di pusat.
“Dengan smartboard, seorang siswa di Bekasi, Papua, atau Natuna bisa belajar dari sumber daya terbaik yang sama. Ini bagian dari komitmen mewujudkan Generasi Emas 2045,” ujar Presiden Prabowo dalam arahannya di rapat kabinet beberapa waktu lalu.
Pemilihan Bekasi sebagai lokasi peluncuran perdana dinilai strategis. Kota Bekasi dianggap representatif sebagai wilayah penyangga ibu kota dengan pertumbuhan penduduk muda yang pesat, namun masih menghadapi tantangan dalam pemerataan kualitas fasilitas pendidikan.
Meski demikian, pemerintah mengakui masih ada tantangan yang harus dihadapi. Data Kemendikdasmen mencatat sekitar 40% guru masih membutuhkan pelatihan lanjutan untuk mengoperasikan teknologi baru ini secara efektif. Selain itu, kesenjangan akses internet dan listrik di beberapa daerah terpencil juga menjadi catatan penting yang harus diselesaikan.
