Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum Yorrys Raweyai Dorong Aspirasi Daerah Menjadi Perhatian Nasional Wilhelmus Pigai Dorong Penguatan Hak Politik Orang Asli Papua melalui Kajian Regulasi Gubernur Meki Nawipa Tinjau Tambang Bawah Tanah Freeport, Pelajari Teknologi dan Operasional Pertambangan Empat Pejabat Tinggi Negara Turun ke Nabire, Tertibkan Tambang Emas Ilegal Natalius Pigai: Keberhasilan Pembangunan HAM Harus Dirasakan Langsung oleh Rakyat

Headline

Ketua DPD RI : Semua Mantan Presiden yang Wafat Layak Sandang Gelar Pahlawan Nasional

adminbadge-check


					Ketua DPD RI : Semua Mantan Presiden yang Wafat Layak Sandang Gelar Pahlawan Nasional Perbesar

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtar Najamudin, menilai bahwa semua mantan Presiden Republik Indonesia yang telah meninggal dunia sudah selayaknya mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Pernyataan ini dilontarkan menyusul kembali mencuatnya wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Alasan Pemberian Gelar

Sultan Bachtar Najamudin berpandangan bahwa pemberian gelar ini adalah bentuk penghargaan negara atas jasa dan dedikasi yang telah diberikan oleh para mantan pemimpin.

“Sudah selayaknya semua mantan presiden Republik Indonesia yang sudah meninggal, atas jasa-jasanya selama memimpin terlepas dari dinamika plus minus, pro dan kontra, tapi selayaknya negara memberikan peluang, memberikan kesempatan, memberikan tempat kepada beliau-beliau sebagai pahlawan nasional. Itu pendapat pribadi saya,” ujar Sultan. Kamis, (06/10/2025).

Menurutnya, setiap presiden memiliki peran dan kontribusi dalam pembangunan nasional, sehingga negara perlu memberikan apresiasi tertinggi berupa gelar tersebut.

Mekanisme Harus Tetap Diikuti

Meskipun mendukung penuh wacana ini, Sultan Najamudin menegaskan bahwa proses penetapan gelar Pahlawan Nasional harus tetap mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

“Tapi lagi-lagi, ada regulasi, ada lembaga, ada Kementerian Sosial yang punya aturan main, itu diikuti,” tutupnya.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kunjungan Pasien di Puskesmas Waghete Deiyai Tembus 80 Orang per Hari

6 November 2026 - 11:26 WIB

IMG 20261106 WA0022

Diduga Meninggal Akibat Kondisi Kesehatan, Pria 45 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa Dilantai

6 November 2026 - 07:17 WIB

IMG 20261106 WA0010

DPO Kasus Penembakan Brigpol Ronald Enok Ditangkap di Puncak Jaya, Seorang Warga Ikut Diamankan

6 November 2026 - 07:11 WIB

IMG 20261106 WA0007

Perkuat Tata Kelola Organisasi, KINGMI di Tanah Papua Gelar Sosialisasi AD/ART di Deiyai

6 November 2026 - 07:07 WIB

IMG 20261106 WA0005

Polres Mimika Perkuat Benteng Pencegahan Narkoba Lewat Dua Posko Bersinar

6 November 2026 - 05:41 WIB

IMG 20261106 WA0019
Trending di News