NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) sebagai upaya memperkuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sekaligus mempercepat pembangunan di daerah otonomi baru. Jumat (31/10/2025).
Acara yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, ini dihadiri oleh pejabat tinggi dari Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Komisi II DPR RI, bersama para bupati dari delapan kabupaten se-Papua Tengah dan unsur Forkopimda provinsi.
Rakor ini bertujuan menjadi wadah koordinasi dan konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan serta memastikan stabilitas politik dan keamanan di wilayah Papua Tengah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, didampingi Andi Baso Indra Paharuddin, S.STP, M.Si, Sekretaris Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Turut hadir pula Mochammad Afifuddin, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, dan Komarudin Watubun, S.H., M.H., Anggota Komisi II DPR RI.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menekankan pentingnya kebersamaan seluruh elemen pemerintahan untuk membangun provinsi muda ini secara terarah dan berkelanjutan.
“Kami baru dua setengah tahun berjalan, dan dalam waktu dekat kami akan melakukan groundbreaking pembangunan kantor gubernur, kantor DPR, dan kantor MRP. Kami berharap pusat pemerintahan juga segera dibangun. Ini adalah fondasi penting untuk memajukan negeri ini,” ujar Gubernur Nawipa.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga sinergi dan semangat persatuan lintas kabupaten di Papua Tengah.
“Kami berharap dalam tiga tahun ke depan, Papua Tengah akan semakin maju dan berkembang. Walaupun dinamika antar kabupaten berbeda, visi kita tetap satu — membangun daerah ini untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Rakor ini juga mempertemukan kepala daerah dari delapan kabupaten di Papua Tengah, yakni Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Mimika, Puncak, dan Puncak Jaya.
Seluruh peserta menyatakan komitmennya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan mempercepat pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta memperkuat stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Papua Tengah. (MB)
