JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah pusat untuk tidak memangkas anggaran transfer ke daerah, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, dalam APBN 2025. Pemangkasan anggaran dikhawatirkan dapat menghambat laju pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.
Seruan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, saat memimpin Sidang Paripurna Ke-4 Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
“Di tengah semangat pembangunan wilayah, pemerintah tidak boleh melemahkan stimulus fiskal yang justru menjadi tulang punggung pemerataan pembangunan,” ujar GKR Hemas.
DPD menyoroti risiko penurunan DAK fisik yang dinilai berpotensi memperlambat pembangunan. GKR Hemas menegaskan bahwa kebijakan pusat seharusnya menjadi pendorong akselerasi, bukan hambatan, bagi pembangunan daerah.
“Kami mendesak pemerintah pusat untuk menjaga komitmen alokasi DAK fisik agar pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai rencana,” tegasnya.
Selain isu anggaran daerah, DPD RI juga menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun program tersebut dianggap strategis untuk penguatan kualitas SDM, GKR Hemas mencatat masih adanya tantangan besar di lapangan, mulai dari keterbatasan dapur hingga kasus keracunan massal.
“Oleh karena itu, DPD RI mendorong agar pemerintah memperkuat mekanisme pengawasan, transparansi, serta evaluasi menyeluruh terhadap MBG, agar program ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal dan aman,” katanya.
Lebih lanjut, DPD RI turut mengangkat permasalahan serius di sektor pelayanan dasar, yaitu kekurangan tenaga pengajar di berbagai daerah. Hal ini dipandang sebagai ancaman jangka panjang terhadap kualitas SDM dan dapat menghambat pemanfaatan bonus demografi.
Dalam sidang yang sama, aspirasi dari berbagai daerah juga mengemuka. Anggota DPD RI dari Riau, Muhammad Mursyid, menyatakan bahwa daerah justru meminta peningkatan dukungan anggaran dari pusat karena banyak persoalan mendesak tidak dapat diselesaikan akibat keterbatasan anggaran.
Sementara itu, Anggota DPD RI dari Papua, Eka Kristina Yeimo, menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur dasar yang sesuai dengan kondisi geografis di kawasan timur Indonesia. Ia juga menyoroti adanya resistensi masyarakat adat terkait rencana pengelolaan Blok Wabu di Intan Jaya.
