NABIRE – Komisi V DPR Provinsi Papua Tengah menggelar audiensi bersama Komunitas Transliterasi Mahasiswa di ruang rapat Komisi V DPR Papua Tengah, Selasa (14/10/2025). Pertemuan ini menjadi ajang dialog terbuka antara wakil rakyat dan para pegiat literasi yang selama ini aktif mengajar anak-anak Papua yang belum bisa membaca dan menulis, tanpa mengharapkan imbalan.
Ketua Komisi V DPR Papua Tengah, Naomi Kotouki, S.Ip, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap gerakan literasi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Ia menilai, semangat pengabdian tersebut merupakan cerminan kepedulian generasi muda Papua terhadap masa depan pendidikan di tanahnya sendiri.
“Kami sangat senang karena adik-adik Papua ini dengan hati mereka berjalan memberi ilmu kepada anak-anak yang tidak tahu baca tulis tanpa dibayar. Kami sebagai wakil rakyat mendukung penuh langkah-langkah mereka,” ujar Naomi.
Ia menambahkan, Komisi V akan menindaklanjuti aspirasi komunitas dengan berkoordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah agar komunitas tersebut mendapat perhatian serius, termasuk penyediaan sekretariat atau rumah literasi (honai) sebagai tempat berkumpul dan merancang program kerja.
“Kami akan usulkan kepada pemerintah agar komunitas literasi mahasiswa mendapat rumah untuk mereka berkumpul dan bekerja. Dengan begitu, semangat berbagi ilmu ini bisa terus berkembang ke kabupaten-kabupaten lain di Papua Tengah,” tambahnya.
Selain dukungan fasilitas, Naomi juga mengungkapkan adanya rencana untuk menyusun Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang menjadi payung hukum bagi komunitas literasi agar kegiatan mereka memiliki dasar hukum yang kuat.
Dalam kesempatan tersebut turut hadir Ardi, S.T, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Tengah, yang menyatakan kesiapannya memasukkan regulasi tentang literasi ke dalam rancangan perda berikutnya.
Sementara itu, Mecky Tebai, selaku Direktur sekaligus pendiri Komunitas Transliterasi Mahasiswa, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi V DPR Papua Tengah yang telah membuka ruang dialog tersebut.
“Kami berterima kasih kepada Komisi V bagian pendidikan yang sudah mengundang kami. Ini tindak lanjut dari FGD tanggal 27 kemarin. Harapan kami, hasil audiensi ini bisa menjadi langkah bersama untuk memperkuat gerakan literasi di Papua Tengah,” ujar Mecky.
Ia menjelaskan bahwa komunitasnya selama ini bergerak di berbagai wilayah termasuk daerah rawan konflik untuk mengajar anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis. Dengan dukungan pemerintah dan DPR, Mecky berharap gerakan literasi dapat diperluas melalui kerja sama lintas sektor, termasuk LSM dan organisasi akar rumput.
“Papua Tengah harus bisa menjadi provinsi dengan basis literasi yang kuat. Gerakan ini tidak boleh berjalan sendiri, tapi bersama. Kalau kita jalan sendiri, maka akan macet. Karena itu kita harus bergandengan tangan memperkuat gerakan literasi,” tegasnya.
Audiensi tersebut menandai langkah awal sinergi antara DPR Papua Tengah dan komunitas literasi mahasiswa dalam memperjuangkan pendidikan non-formal di tanah Papua. Melalui rencana regulasi dan dukungan fasilitas, diharapkan gerakan literasi di Papua Tengah semakin berkembang dan mampu menjangkau anak-anak di wilayah pedalaman maupun daerah konflik. (MB)
