SORONG – Puluhan pemuda adat dari kawasan Domberai, Tanah Papua, menyerukan penguatan aksi iklim berbasis kampung dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang digelar di Kampung Asbaken, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (5/6/2026).
Melalui kegiatan bertajuk Aksi Iklim: Dari Kampung untuk Kampung, para peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Kepala Burung Papua menyampaikan keprihatinan terhadap meningkatnya krisis iklim, kerusakan lingkungan, serta berbagai aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang dinilai mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat.
Dalam deklarasinya, para pemuda adat menegaskan bahwa krisis iklim bukan sekadar persoalan kenaikan suhu global atau target pengurangan emisi, melainkan kenyataan yang mereka hadapi setiap hari berupa hilangnya ruang hidup, rusaknya sumber pangan, dan terancamnya identitas budaya masyarakat adat.
“Krisis iklim yang terjadi saat ini berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat adat. Perubahan musim, kerusakan hutan, abrasi pantai, hingga ancaman terhadap keanekaragaman hayati merupakan persoalan nyata yang sedang kami hadapi,” demikian isi pernyataan bersama yang dibacakan dalam kegiatan tersebut.
Para peserta juga menyoroti berbagai praktik yang dianggap mempercepat kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, ekspansi industri bahan bakar fosil, pertambangan, pembalakan hutan, serta pengembangan perkebunan skala besar di wilayah adat.
Menurut mereka, Tanah Papua saat ini menghadapi tekanan ekologis yang semakin besar akibat berbagai proyek pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya alam. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada masyarakat adat Papua, tetapi juga berpengaruh terhadap upaya global dalam menghadapi krisis iklim.
Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini bertujuan membangun solidaritas lintas wilayah, memperkuat jaringan perjuangan masyarakat adat, serta meningkatkan kesadaran publik terhadap isu lingkungan hidup dan keadilan iklim di Tanah Papua.
Aksi iklim tersebut melibatkan sejumlah organisasi dan komunitas, antara lain Belantara Papua, Gerakan Tolak Bendungan, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Ikatan Pelajar dan Pemuda Malaumkarta Kabupaten Sorong (IPPMAS), serta relawan Greenpeace Indonesia Basis Sorong.
Selain diskusi publik, kegiatan juga diisi dengan aksi pembersihan pantai, pemutaran film dan diskusi lingkungan, penampilan musik akustik, serta penanaman pohon sebagai bentuk kampanye pelestarian lingkungan.
Dalam deklarasi yang diberi nama Deklarasi Kampung Asbaken, para pemuda adat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Tuntutan tersebut mencakup pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, penguatan partisipasi pemuda dan perempuan adat dalam pengambilan keputusan, penghentian praktik perusakan lingkungan di wilayah adat, serta dukungan terhadap solusi iklim yang dipimpin oleh masyarakat adat.
Mereka juga mendorong pengakuan terhadap pengetahuan tradisional masyarakat adat sebagai bagian penting dalam penyusunan kebijakan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Menutup deklarasinya, para pemuda adat menegaskan komitmen untuk terus menjaga tanah adat, hutan, serta warisan leluhur sebagai bagian dari upaya melindungi masa depan generasi mendatang.
“Hutan hujan Tanah Papua merupakan fondasi kehidupan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan iklim yang menopang kehidupan berasal dari ekosistem ini. Untuk menjaga planet ini tetap bertahan, Tanah Papua harus tetap hidup,” demikian seruan yang disampaikan dalam deklarasi tersebut. (MB)
