Menu

Mode Gelap
Komite IV DPD RI Siapkan Uji Kelayakan dan Kepatutan 23 Calon Anggota BPK Periode 2026–2031 Anggota BULD DPD RI Wilhelmus Pigai Soroti Pemerataan Pendidikan di Papua Wilhelmus Pigai: APBN 2027 Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Daerah HUT ke-81 MPR-DPR, DPD Dorong Parlemen Perkuat Kolaborasi dan Aspirasi Rakyat IKB PMKJ Jabodetabek Tempa Generasi Muda Jayawijaya Jadi Calon Pemimpin Papua Wilhelmus Pigai Serahkan Hadiah Quiz HUT ke-81 RI untuk Pelajar hingga Mahasiswa

News

Kebijakan Tiga Wamendagri Tuai Apresiasi, DPD RI: Kunci Pemerataan Pembangunan

adminbadge-check


					Kebijakan Tiga Wamendagri Tuai Apresiasi, DPD RI: Kunci Pemerataan Pembangunan Perbesar

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menunjuk beberapa Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dengan pembagian tugas berdasarkan kompleksitas daerah. Menurutnya, kebijakan ini adalah langkah strategis yang akan berdampak positif pada pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Sultan menilai bahwa penambahan posisi Wamendagri merupakan sebuah terobosan penting untuk memastikan setiap daerah, dari Sabang hingga Merauke, mendapatkan perhatian yang proporsional dari pemerintah pusat. Dengan adanya pembagian tugas yang spesifik, ia yakin implementasi dan pengawasan program-program nasional di daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien.

“Kami mengapresiasi kebijakan Presiden. Ini adalah jawaban atas tantangan geografis dan kompleksitas persoalan di negara kita,” ujar Sultan. “Langkah ini akan memungkinkan percepatan pelaksanaan program pemerintah di berbagai wilayah secara lebih adil dan efektif.”

Senator asal Bengkulu tersebut menambahkan bahwa gagasan serupa pernah ia sampaikan dalam bukunya yang berjudul “Green Democracy”. Dalam buku itu, Sultan mengusulkan agar struktur pemerintahan, termasuk jumlah wakil menteri, dapat disesuaikan dengan pendekatan kewilayahan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan prinsip keadilan sosial dan politik yang lebih inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya akan memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, tetapi juga memperkokoh persatuan bangsa.

“Ketika setiap wilayah merasa diperhatikan dan pembangunan berjalan merata, hal tersebut akan memperkuat rasa keadilan dan pada akhirnya mengokohkan persatuan nasional kita,”

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Pasar Bapouda, 11 Orang Meninggal Dunia

9 September 2026 - 01:34 WIB

IMG 20260909 WA0002

Polres Mimika Peringati Hari Jadi Polwan ke-78, Kapolres Tekankan Etika dan Dedikasi

9 September 2026 - 01:21 WIB

IMG 20260908 WA0045

Kasat Polairud: Tidak Ada Illegal Fishing, Namun Nelayan Lokal Kerap Dibajak

9 September 2026 - 01:10 WIB

IMG 20260908 WA0031

Polairud Polres Mimika Rutin Patroli Pesisir, Jangkauan Akan Diperluas hingga Amar

8 September 2026 - 07:33 WIB

IMG 20260908 WA0031

Beberapa Hari Tak Ada Kabar, Seorang Karyawan Ditemukan Meninggal di Timika

8 September 2026 - 07:29 WIB

IMG 20260908 WA0030
Trending di Headline