Menu

Mode Gelap
Teladan Kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX Anggota DPD RI Wilhelmus Pigai Salurkan Bantuan Hewan Kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 H untuk Masjid Al-Fattah Bupati Deiyai Ajak Semua Pihak Mengikuti Jumat Bersih di Pasar Waghete Wabup Nabire Apresiasi Peran PKBN, Sebut Kontribusi Etnis Batak Sangat Besar PKBN Nabire Kukuhkan Kepengurusan Baru, Tegaskan Komitmen Jaga Kerukunan di Daerah Mayat Pria Ditemukan di Belakang Grapari Timika, Polisi Dalami Kasus dan Kejar Pelaku

News

Kebijakan Tiga Wamendagri Tuai Apresiasi, DPD RI: Kunci Pemerataan Pembangunan

adminbadge-check


					Kebijakan Tiga Wamendagri Tuai Apresiasi, DPD RI: Kunci Pemerataan Pembangunan Perbesar

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menunjuk beberapa Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dengan pembagian tugas berdasarkan kompleksitas daerah. Menurutnya, kebijakan ini adalah langkah strategis yang akan berdampak positif pada pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Sultan menilai bahwa penambahan posisi Wamendagri merupakan sebuah terobosan penting untuk memastikan setiap daerah, dari Sabang hingga Merauke, mendapatkan perhatian yang proporsional dari pemerintah pusat. Dengan adanya pembagian tugas yang spesifik, ia yakin implementasi dan pengawasan program-program nasional di daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien.

“Kami mengapresiasi kebijakan Presiden. Ini adalah jawaban atas tantangan geografis dan kompleksitas persoalan di negara kita,” ujar Sultan. “Langkah ini akan memungkinkan percepatan pelaksanaan program pemerintah di berbagai wilayah secara lebih adil dan efektif.”

Senator asal Bengkulu tersebut menambahkan bahwa gagasan serupa pernah ia sampaikan dalam bukunya yang berjudul “Green Democracy”. Dalam buku itu, Sultan mengusulkan agar struktur pemerintahan, termasuk jumlah wakil menteri, dapat disesuaikan dengan pendekatan kewilayahan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan prinsip keadilan sosial dan politik yang lebih inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya akan memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, tetapi juga memperkokoh persatuan bangsa.

“Ketika setiap wilayah merasa diperhatikan dan pembangunan berjalan merata, hal tersebut akan memperkuat rasa keadilan dan pada akhirnya mengokohkan persatuan nasional kita,”

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kabupaten Mimika Perkuat Data Kebutuhan Nakes 

17 Juni 2026 - 13:41 WIB

IMG 20260617 WA0028

BPJS Kesehatan Mimika Sosialisasikan Kepesertaan JKN bagi Relawan SPPG di Papua Tengah

17 Juni 2026 - 13:36 WIB

IMG 20260617 WA0014

Pemkab Nabire Soroti Kenaikan Harga Telur, Bawang Merah dan Cabai Rawit

17 Juni 2026 - 13:31 WIB

IMG 20260617 WA0021

Mahalnya Pakan Ternak Berdampak Harga Telur di Nabire Tinggi 

17 Juni 2026 - 13:21 WIB

IMG 20260617 WA0024

Wagub Papua Tengah Tekankan Disiplin ASN dan Percepatan Penyerapan Anggaran dalam Apel Gabungan

17 Juni 2026 - 12:03 WIB

IMG 20260617 WA0109
Trending di Headline