NABIRE — Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Papua Tengah menanggapi rendahnya daya serap dana Otonomi Khusus (Otsus) yang terjadi hampir merata di seluruh provinsi wilayah Papua. Hal ini diungkapkan oleh Irjen Pol (Purn) Pietrus Waine dalam kegiatan Rapat Koordinasi Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) di Nabire.
Menurut Pietrus, penilaian tersebut bukan berasal dari BP3OKP secara langsung, melainkan dari evaluasi kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
“Bukan hanya Papua Tengah, tapi seluruh provinsi di Papua. Daya serap anggaran Otsus sangat rendah. Ini masalah dari perencanaan dan pelaksanaan program yang belum maksimal,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa kelemahan tersebut umumnya terjadi karena kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait.
“Tata kelola minimal harus menyentuh koordinasi lintas sektor. Kalau tidak, programnya tidak akan terarah,” katanya.
Pietrus mengutip pernyataan Wakil Presiden sebelumnya yang menekankan pentingnya menyusun program berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.
“Gatalnya di mana, garuklah di situ. Artinya, tentukan dulu prioritas masalah, programkan di situ, anggarkan, dan wujudkan. Itu baru tepat guna,” tegasnya.
Ia juga menyoroti minimnya transparansi penggunaan dana Otsus yang mengakibatkan masyarakat awam masih belum paham manfaat dan alokasinya. Padahal, menurutnya, sistem informasi seperti SIPP, SIKD, dan SIPD telah tersedia untuk menunjang keterbukaan informasi publik.
“Sebenarnya sistem informasi sudah ada. Tapi memang belum semua masyarakat tahu cara mengakses dan memahami informasi itu. Ini harus menjadi perhatian semua pihak,**” ujarnya.
BP3OKP Papua Tengah berharap agar pencairan dana Otsus tahap kedua tahun ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, dengan merancang program yang berbasis kebutuhan dan memastikan pelaksanaannya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. (MB)
