NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Realisasi Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Tengah di Ballroom Kantor Gubernur, Nabire, Selasa (29/7/2025). Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten III Setda Papua Tengah, Dr. Zakharias F. Marey, S.Sos., M.MT, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah serta tamu undangan dari Kementerian Dalam Negeri.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, S.H., dalam sambutannya yang dibacakan secara resmi, menegaskan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Realisasi pendapatan kita hingga 25 Juli 2025 telah mencapai 60,66% dan menempatkan Papua Tengah di posisi tertinggi secara nasional. Ini adalah capaian yang patut kita syukuri,” ujar Gubernur.
Namun demikian, Gubernur mengingatkan bahwa realisasi belanja daerah baru mencapai 33,75%, yang masih perlu didorong untuk percepatan, agar manfaat program pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur Meki Nawipa mengidentifikasi sejumlah hambatan yang selama ini mempengaruhi lambatnya realisasi APBD, seperti keterlambatan penetapan pejabat pengelola keuangan, kurangnya pemahaman teknis dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta kendala akses internet di beberapa wilayah.
Untuk mengatasi hal tersebut, Gubernur memberikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain:
* Percepatan realisasi anggaran sesuai jenis belanja;
* Optimalisasi koordinasi dengan LKPP;
* Penerapan pengadaan barang/jasa melalui e-Katalog Versi 6 dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD);
* Alokasi minimal 40% anggaran barang/jasa untuk produk UMKM dan koperasi;
* Penguatan peran Inspektorat Daerah dalam memberikan keyakinan dan pengawasan kepada OPD;
* Pembentukan tim monitoring serta pelaksanaan rapat evaluasi secara berkala.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Horas M. Panjaitan, M.Ec.Dev, dan berharap kolaborasi lintas sektor dapat terus ditingkatkan demi pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik.
“Kegiatan ini adalah bentuk komitmen kita bersama untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD digunakan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan Papua Tengah,” tandanya
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret guna mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah. (MB)
