Menu ✖

Mode Gelap
Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum Yorrys Raweyai Dorong Aspirasi Daerah Menjadi Perhatian Nasional Wilhelmus Pigai Dorong Penguatan Hak Politik Orang Asli Papua melalui Kajian Regulasi Gubernur Meki Nawipa Tinjau Tambang Bawah Tanah Freeport, Pelajari Teknologi dan Operasional Pertambangan

Headline

Bapemperda DPRD Nabire Bahas Perda Pengendalian Miras, Damianus Kayame: Harus Libatkan Semua Pihak

Etty Welerbadge-check


					Bapemperda DPRD Nabire Bahas Perda Pengendalian Miras, Damianus Kayame: Harus Libatkan Semua Pihak Perbesar

NABIRE – Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Nabire, Damianus Kayame, menegaskan komitmen DPRD dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait pengendalian minuman beralkohol (miras) di daerah. Hal itu disampaikannya kepada awak media pada Senin (15/7/2025) di ruang rapat DPRD Kabupaten Nabire.

Damianus menyatakan, DPRD tidak tinggal diam menghadapi persoalan miras yang kian meresahkan masyarakat. Menurutnya, pembentukan perda menjadi salah satu fungsi DPRD yang saat ini sedang mereka kerjakan secara serius.

“Kami prihatin dengan kondisi yang terjadi di Nabire. Banyak yang bilang DPRD tidak bekerja, padahal kami sudah menyusun draft perda terkait pengendalian miras. Hanya saja, prosesnya tidak semudah yang dibayangkan, karena perlu melibatkan banyak pihak dan masukan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, peredaran miras, baik pabrikan maupun lokal, perlu ditata melalui regulasi yang tegas. Namun, penanganannya tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Banyak warga menggantungkan hidup dari usaha minuman lokal. Kalau mau ditutup, pemerintah harus siapkan alternatif usaha atau solusi lain agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian,” jelas Damianus.

Terkait perizinan, Damianus menjelaskan bahwa pengaturan miras sudah diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2013. Izin untuk golongan tertentu memang menjadi kewenangan pusat, sementara kabupaten hanya berwenang mengatur izin penjualan eceran.

“Tidak bisa serta-merta kita cabut izin tanpa dasar hukum yang kuat. Kalau ada pelanggaran, tentu harus ada tindakan. Tapi semua harus melalui perda yang jelas,” tambahnya.

Damianus menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Nabire akan terus mengawal aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan ranperda ini, sembari berkoordinasi dengan pihak eksekutif dan seluruh pemangku kepentinging

“Kami serius bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kita ingin Nabire aman, tertib, dan masyarakat juga punya kepastian ekonomi,” tutupnya. (MB)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

DPR Papua Tengah Bahas Pencabutan Perdasus Nomor 14 Tahun 2026, Siapkan Regulasi Baru tentang OAP

10 November 2026 - 14:18 WIB

IMG 20261110 WA0187

Lantik Pengurus BEM USWIM 2026–2027, Rektor Tekankan Tiga Fungsi Perguruan Tinggi

10 November 2026 - 14:13 WIB

IMG 20261110 WA0183

Akademi Komunitas Papua Tengah Segera Hadir, Tiga Program Studi Disiapkan Untuk Cetak SDM Terampil di Papua Tengah

10 November 2026 - 14:04 WIB

IMG 20261110 WA0170

Lomba Panahan Bupati Cup I Resmi Bergulir, 24 Distrik Siap Bertanding 

10 November 2026 - 13:55 WIB

IMG 20261110 WA0161

Sengketa Tanah RSUD dan Kompleks Perkantoran Deiyai Mulai Dibenahi

10 November 2026 - 13:45 WIB

IMG 20261110 WA0141
Trending di News