DOGIYAI — Ratusan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat asal Dogiyai menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Dogiyai, Jumat (4/7/2025). Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya, kehadiran perusahaan ilegal, serta pendropan militer ke wilayah Dogiyai.
Para peserta aksi menilai pemekaran wilayah bukanlah solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, mereka menganggap kebijakan tersebut justru mengancam hak atas tanah adat, lingkungan hidup, dan masa depan rakyat Dogiyai.
“Pemekaran, militerisasi, dan perusahaan ilegal adalah bagian dari proyek politik yang merugikan rakyat Papua,” tegas orator aksi, Melianus Tagi, dalam orasinya.
Melianus menyebutkan, selama ini kehadiran negara melalui berbagai program nasional tidak memberikan ruang hidup yang layak bagi masyarakat adat. Ia juga menilai, kebijakan yang dipaksakan dari atas hanya memperparah ketidakadilan sosial.
Selain penolakan terhadap pemekaran DOB Mapia Raya, massa aksi juga mengecam keberadaan perusahaan-perusahaan ilegal yang beroperasi di wilayah Dogiyai. Mereka menuding aktivitas perusahaan tersebut telah merusak lingkungan, menggusur tanah ulayat, dan beroperasi tanpa persetujuan masyarakat.
“Perusahaan-perusahaan ilegal tidak membawa manfaat bagi rakyat, justru menimbulkan konflik, kerusakan lingkungan, dan memperdalam ketimpangan,” kata salah satu peserta aksi.
Massa aksi juga menolak pendropan militer, baik organik maupun non-organik, ke wilayah Dogiyai. Mereka menilai kehadiran aparat bersenjata secara berlebihan hanya menambah ketakutan dan trauma di tengah masyarakat sipil.
Dalam aksi tersebut, peserta menyampaikan sebelas poin pernyataan sikap, di antaranya:
- Menolak rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya oleh elit lokal.
- Menolak seluruh bentuk pemekaran daerah baru di Papua.
- Mendesak penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum dituntaskan.
- Menolak pendropan militer organik dan non-organik di Dogiyai.
- Menyebut beberapa tokoh lokal, seperti Meki Nawipa, Yakobus Dumapa, Matias Butu, Oskar Makai, dan Osea Petege, sebagai pihak yang mendorong pemekaran, dan meminta agar rencana tersebut dihentikan.
- Menilai pemekaran sebagai ancaman terhadap lingkungan dan budaya masyarakat adat.
- Meminta penjelasan resmi terkait draf DOB Mapia Raya yang beredar di media sosial.
- Mendesak Kapolres Dogiyai untuk menghentikan tindakan kekerasan terhadap warga sipil.
- Menuntut pencabutan izin lima perusahaan ilegal yang beroperasi di Dogiyai.
- Meminta pembangunan pasar permanen untuk mama-mama pedagang asli Dogiyai.
- Menuntut perbaikan fasilitas kesehatan dan ketersediaan layanan medis yang memadai di rumah sakit setempat.
Aksi damai yang berlangsung tertib ini menunjukkan kesatuan suara masyarakat, pelajar, dan mahasiswa Dogiyai dalam menolak berbagai kebijakan yang dianggap mengancam hak, tanah, dan masa depan mereka. (MB)
