NABIRE – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, membuka secara resmi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan Papua Tengah Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Mahavira, Nabire, Rabu (4/6/2025).
FGD ini menghadirkan peserta lintas sektor yang meliputi:
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah;
2. Para Kepala Bappeda/Bapperida dari seluruh kabupaten se-Papua Tengah;
3. Para Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat provinsi dan kabupaten;
4. Para narasumber, tamu undangan, serta tokoh-tokoh masyarakat dan agama.
Mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, dr. Sumule dalam sambutannya menekankan pentingnya peran perempuan sebagai penggerak utama dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di tanah Papua. “Perempuan bukan hanya pelengkap dalam keluarga dan masyarakat, mereka adalah inti dari kebudayaan, penjaga nilai-nilai, dan sumber kekuatan dalam membangun masyarakat,” ujarnya.
Ia menyoroti realita sosial yang masih kerap menempatkan perempuan dalam posisi rentan, mulai dari kasus kekerasan dalam rumah tangga hingga ketidaksetaraan akses terhadap layanan dasar. Dr. Sumule menceritakan pengalaman pribadinya saat menghadapi kasus seorang ibu yang tidak bisa menjalani operasi karena suaminya menolak menandatangani surat izin operasi lantaran belum melunasi maskawin. “Ini realita yang kita hadapi. Ini bukan cerita satu atau dua kasus, tapi banyak,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh peserta FGD untuk membingkai ulang narasi pembangunan agar tidak lagi terlalu maskulin dan elitis. “Kita hadir di sini bukan sekadar menggugurkan kewajiban birokrasi. Ini adalah forum untuk mendengar suara-suara yang selama ini dipinggirkan, suara perempuan yang menyimpan kekuatan luar biasa,” katanya.
Dalam suasana diskusi yang hangat dan partisipatif, Pj Sekda juga menyinggung video viral tentang Mama Rukubai — seorang ibu dari tokoh lokal yang menggambarkan cinta dan peran perempuan Papua dalam mendidik generasi, tak peduli anaknya menjadi siapa, bahkan seorang bupati.
Dr. Sumule menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan harus dilihat sebagai investasi lintas generasi, bukan sekadar program sektoral. “Papua Tengah hanya akan benar-benar bangkit jika kita memberikan ruang kepada perempuan untuk memimpin perubahan – di kampung, di ruang publik, dan di ruang pengambilan keputusan,” tegasnya.
FGD ini diharapkan menjadi laboratorium gagasan dan dialog lintas perspektif untuk menghasilkan kebijakan yang responsif, terintegrasi, dan berakar pada kearifan lokal. “Kita ingin melahirkan program pemberdayaan bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas – bukan sekadar demi angka, tapi demi martabat dan hak,” ujar dr. Sumule.
Mengakhiri sambutannya, Pj Sekda Papua Tengah menyampaikan pesan mendalam: “Ketika satu perempuan diberdayakan, maka satu keluarga memiliki masa depan. Dan ketika perempuan Papua berdiri tegak, maka seluruh tanah Papua akan berjalan lebih jauh.”
Kegiatan FGD ini turut dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, tokoh agama, tokoh adat, aktivis perempuan, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil yang konsen terhadap isu-isu kesetaraan gender dan pembangunan inklusif di Papua Tengah.(MB)
