Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

News

Gubernur Nawipa Instruksikan Bupati Nabire Lakukan Audit Internal RSUD

adminbadge-check


					Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa Perbesar

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa

MIMIKA – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, memerintahkan Bupati Nabire, Mesak Magai, untuk segera melakukan audit internal terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire.

Instruksi ini disampaikan setelah tim dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah melakukan supervisi ke RSUD Nabire. Supervisi dilakukan menyusul penyerahan pengelolaan RSUD oleh Bupati Nabire dalam Rapat Koordinasi (Rakor) para bupati se-Papua Tengah, yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur pada 24 April 2025 lalu.

“Berdasarkan hasil supervisi tersebut, kami telah mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Nabire selaku pemilik rumah sakit. Silakan Bupati melakukan audit internal dengan menggandeng BPKP, kantor akuntan publik, atau lembaga independen lainnya,” ujar Gubernur Nawipa kepada wartawan di Nabire, Senin (26/5/2025).

Gubernur menjelaskan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah kekurangan dalam pelayanan dan manajemen RSUD. Karena itu, audit internal menjadi langkah awal untuk membenahi sistem dan membahas kemungkinan pengambilalihan manajemen oleh pemerintah provinsi.

“Kalau audit tidak dilakukan, maka persoalan di RSUD tidak akan pernah selesai. Kami pun tidak bisa mengambil langkah apa pun. Jadi, kalau itu tidak dijalankan, saya tidak bersedia mengambil alih RSUD itu. Jangan sampai publik beranggapan bahwa setelah diserahkan oleh Bupati, Gubernur malah diam,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap RSUD bukan hanya menjadi tanggung jawab Bupati, tetapi juga DPRD sebagai lembaga pengawasan daerah.

“Kalau mereka ingin rumah sakit ini dikelola oleh provinsi, maka harus ada audit lebih dulu oleh BPKP. Itu syarat mutlak,” tutup Gubernur Nawipa.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Rembuk Stunting di Mimika Barat Tengah, Sam Naroba Dorong Komitmen Bersama hingga Tingkat Kampung

15 November 2026 - 15:28 WIB

IMG 20261115 WA0006

Bupati Mimika dan Wali Kota Singkawang Satu Forum, Toleransi Jadi Fondasi Pembangunan Inklusif

15 November 2026 - 15:02 WIB

20261115

Akmal Malik di KKT II Mimika: Merawat Toleransi Butuh Kerja Bersama, Bukan Sekadar Menghargai Perbedaan dan Jangan Berhenti pada Slogan 

15 November 2026 - 14:46 WIB

20261115

KKT II Resmi Dibuka, Johannes Rettob Bicara Keberagaman, SETARA Institute Dorong Tiga Pilar Kepemimpinan Bangun Toleransi

15 November 2026 - 14:33 WIB

Screenshot 20261115 232605 Gallery

Pride Papua Tengah Raih Lima Medali dan Satu Penghargaan di Walikota Cup Gorontalo 2026

15 November 2026 - 13:43 WIB

IMG 20261115 WA0127
Trending di Headline