TIMIKA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika menggelar Focus Group Discussion (FGD) pembinaan statistik sektoral dan standar pelayanan, pencanangan desa cantik dan pojok Statistik.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Emanuel Kemong ini dilaksanakan di Timika, Rabu (21/05/2025).
FGD ini dilaksanakan untuk koordinasi secara langsung tentang implementasi dari satu data Indonesia yang merupakan program nasional. Sehingga kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPS sangatlah penting dalam mewujudkan satu data Indonesia untuk seluruh pemangku kepentingan.
Dalam sambutan Wakil Bupati Emanuel Kemong menyampaikan statistik sektoral yang disusun oleh perangkat daerah memiliki peran penting dalam menyusun indikator kinerja daerah serta mengevaluasi pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.
“Statistik dari BPS merupakan acuan penting untuk menjamin keselarasan dan keterpaduan data sektoral, agar data yang dihasilkan OPD memiliki standar dan validitas yang dapat pertanggungjawabkan,” kata Wabup Emanuel.
Oleh karena itu Wabup Mimika Emanuel mengajak seluruh perangkat daerah untuk lebih aktif berkoordinasi dengan BPS dalam penerapan prinsip satu data Indonesia di Kabupaten Mimika.
“Ini sejalan dengan upaya kita bersama untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan dan berorientasi pada kepuasan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Mimika Ouceu Satyadipura menyampaikan, kegiatan FGD ini dilaksanakan untuk koordinasi secara langsung tentang implementasi dari satu data Indonesia yang merupakan program nasional.
“BPS sebagai pembina data sektoral akan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengumpulkan data dari seluruh OPD,” ujarnya.
Selain itu kata Ouceu untuk program pencanangan kembali desa cantik atau desa cinta statistik ada sampel projek baru.
“Sebelumnya pencanangan sudah dilakukan di Mawokau Jaya dan sekarang di Kamoro Jaya.Ada juga penambahan pelayanan pojok statistik di Kampus Universitas Timika,” katanya.
Oleh karena itu dirinya berharap adanya kolaborasi semua unsur forkopimda sehingga bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menciptakan kebijakan yang betul-betul tepat sasaran dan pro rakyat. (IT)
