NABIRE – Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah, John Nasion Robby Gobai, mendorong pemerintah pusat untuk membuka ruang dialog serta mengevaluasi penempatan pasukan di sejumlah wilayah konflik di Papua Tengah.
Hal tersebut disampaikan usai rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses I masa persidangan II tahun 2026 yang digelar di ruang sidang DPR Papua Tengah, Nabire, Jumat (17/4/2026).
Gobai menegaskan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah sejatinya bertujuan untuk mempercepat pembangunan, bukan membuka ruang operasi militer.
“Pembentukan daerah otonom baru Papua Tengah itu bukan untuk mempercepat operasi militer, tetapi untuk percepatan pembangunan. Oleh karena itu, saya berharap Presiden dapat membuka ruang dialog dan mengevaluasi penempatan pasukan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil reses yang dilakukan anggota dewan di sejumlah kabupaten seperti Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Nabire, dan Mimika menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan situasi damai, bukan konflik berkepanjangan.
“Yang diharapkan masyarakat adalah kedamaian, bukan konflik. Karena itu kami meminta Presiden mengevaluasi penempatan pasukan,” tegasnya.
Selain kepada pemerintah, Gobai juga mengimbau kelompok bersenjata seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memicu reaksi aparat keamanan.
“Kami juga meminta kepada OPM untuk tidak melakukan tindakan yang memancing aparat. Siklus kekerasan ini tidak akan pernah putus jika terus terjadi aksi saling balas,” katanya.
Gobai menyoroti dampak konflik yang justru lebih banyak dirasakan oleh masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak-anak.
“Korban justru lebih banyak perempuan dan anak. Padahal negara sudah berkomitmen melindungi mereka. Jika ada pelanggaran, pelaku harus diproses secara hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa berbagai program pemerintah pusat, seperti pembangunan kampung dan penguatan ekonomi masyarakat, memiliki tujuan baik, namun dapat terganggu jika situasi keamanan terus memburuk.
Gobai juga mengajak semua pihak untuk mendukung kepemimpinan Kapolda Papua yang baru, yang merupakan putra asli Papua, agar mengedepankan pendekatan dialogis dalam menjaga keamanan.
“Kita harus dukung pendekatan dialogis agar tercipta komunikasi yang harmonis dan perdamaian, demi percepatan pembangunan di Papua Tengah,” pungkasnya. (MB)
