NABIRE — Puluhan pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pelajar/Mahasiswa Papua Tengah, menggelar aksi damai memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sekaligus menyuarakan penolakan terhadap program pemerintah “Makanan Bergizi Gratis” (MBG). Aksi ini dimulai dari titik kumpul di Wadio dan berlangsung di sepanjang Jalan Trans Nabire–Ilaga–Paniai.
Dengan membawa spanduk bertuliskan “Kami Butuh Pendidikan, Bukan Janji Makan Gratis”, para peserta aksi menegaskan bahwa program MBG tidak menjawab persoalan mendasar pendidikan di Papua. Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menyatakan bahwa yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah akses pendidikan yang merata, bukan solusi kosmetik yang tidak menyentuh akar masalah.
“Kami Tidak Menolak Gizi, Tapi Tolak Penyesatan Prioritas”
“Kami tidak menolak upaya perbaikan gizi, tapi kami menolak jika itu dijadikan tameng untuk menutupi krisis pendidikan di Papua. Kami butuh sekolah yang layak, guru yang hadir dan digaji, serta fasilitas yang memadai — bukan sekadar janji makan gratis,” tegas pernyataan resmi aliansi.
Data IPM Papua: Cermin Ketimpangan yang Mendasar
Pernyataan tersebut diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua yang mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sejumlah kabupaten Papua masih sangat rendah. Kabupaten Puncak, misalnya, hanya mencatat IPM sebesar 45,70 pada tahun 2024, jauh di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, IPM Provinsi Papua Tengah berada pada angka 60,25 dan masih masuk kategori sedang.
Aliansi menilai rendahnya IPM ini merupakan indikator nyata dari gagalnya kebijakan pembangunan pendidikan di Papua, meskipun wilayah ini kaya akan sumber daya alam yang terus dieksploitasi.
Faktor Konflik dan Ekonomi Menghambat Akses Sekolah
Lebih lanjut, mereka menyoroti kenyataan bahwa ribuan anak usia sekolah di Papua, baik di daerah konflik maupun perkotaan, masih kesulitan mengakses pendidikan akibat biaya tinggi, minimnya tenaga pengajar, serta kondisi keamanan yang memburuk.
“Program MBG tidak akan menyelesaikan masalah ketika anak-anak kami tidak bisa bersekolah karena tidak ada guru atau karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Apakah kenyang saja cukup jika tidak ada masa depan?” bunyi pernyataan mereka.
Empat Tuntutan Utama: Pendidikan sebagai Prioritas
Sebagai bentuk tanggung jawab dan kesadaran kritis terhadap masa depan Papua, Aliansi Pelajar/Mahasiswa Papua Tengah menyampaikan empat tuntutan utama:
- Cabut program MBG dari seluruh wilayah Papua karena tidak relevan dengan kebutuhan prioritas masyarakat.
- Alihkan anggaran MBG untuk pengembangan sektor pendidikan, termasuk pembangunan sekolah, pelatihan dan penggajian guru, serta penyediaan sarana pembelajaran.
- Gratiskan pendidikan di seluruh wilayah Papua dan Indonesia agar tidak ada lagi pelajar yang terhambat biaya.
- Segera hentikan konflik bersenjata di wilayah seperti Intan Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, dan Oksibil, yang selama ini menghambat akses pendidikan dan pelayanan dasar lainnya.
“Jangan Arahkan Masa Depan Kami ke Jalan Buntu”
Aksi ini ditutup dengan seruan harapan agar pemerintah dan para pemangku kepentingan segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar wacana.
“Kami ingin belajar. Kami ingin sekolah. Kami ingin maju seperti anak-anak lain di Indonesia. Jangan arahkan masa depan kami ke jalan buntu,” tegas Josia Sani, juru bicara aliansi. (MB)
