JAKARTA – Wakil Gubernur Papua Tengah, Drs. Deinas Geley, menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia. Kegiatan berlangsung di Ruang Sidang Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Rapat membahas berbagai isu strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan dana transfer, penguatan BUMD dan BLUD, serta pengelolaan kepegawaian yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Deinas Geley menyampaikan lima fokus utama pembangunan Provinsi Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), yakni:
-
Penguatan SDM – Meningkatkan pendidikan dan pelatihan vokasional bagi generasi muda.
-
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas – Mempercepat pembangunan jalan, jembatan, telekomunikasi, dan transportasi antarwilayah.
-
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan – Mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan responsif.
-
Optimalisasi Dana Transfer Pusat – Meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pusat untuk pembangunan yang merata.
-
Penguatan Sektor Pendidikan dan Kesehatan – Membangun dan meningkatkan layanan pendidikan serta fasilitas kesehatan.
Wagub juga secara resmi meminta dukungan DPR RI untuk mempercepat pembangunan Kantor Gubernur Papua Tengah, sebagai pusat layanan publik dan manajemen pemerintahan.
“Keberadaan kantor gubernur sangat krusial agar pelayanan publik dan birokrasi dapat berjalan optimal dan efisien,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan pembangunan infrastruktur pemerintahan sebagai prioritas nasional.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda (Fraksi NasDem), menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di DOB seperti Papua Tengah merupakan tanggung jawab negara.
“Percepatan infrastruktur DOB adalah kewajiban negara demi mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang merata,” ujarnya.
Rapat ini menjadi momentum penting memperkuat koordinasi pusat-daerah, khususnya dalam mengakselerasi pembangunan di wilayah baru seperti Papua Tengah. (Musa Boma).
